Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Sabtu, 9/5).
(
Baca juga: Agus Martowardojo Harus Tahu Diri dan Segera Mundur).
Dalam hal ini, Sukron menilai ada persepsi keliru di tengah publik terkait dengan persoalan nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Soal nilai tukar rupiah, jelas adalah tanggung jawab Agus Martowardojo, sebagaimana jelas dalam tujuan dan tugas utama keberadaan BI. Karena itu BI, sebagai pemegang kebijakan moneter, tak bisa berkelit di balik kebijakan fiskal pemerintah.
"Bila ada yang mengatakan nilai tukar rupiah itu tanggung jawab utama Menteri Keuangan, itu keliru. Malah Menteri Keuangan seakan-akan menjadi kabing hitam dari ketidakmampuan BI," tegas Sukron.
Bahkan, lanjut Sukron, pelambatan ekonomi juga bukan sepenuhnya tanggung jawab Menteri Keuangan, yang sebenarnya bertanggungjawab pada penerimaan negara. Sementara pelambatan ekonomi lebih karena kinerja menteri bidang ekonomi lain, seperti kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik dan biaya transportasi yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.
"Demikian juga Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan tidak mampu menggenjot ekspor dan mengurangi impor, sehingga rupiah mudah terkena damapak masalah global," demikian Sukron.
[ysa]
. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo terbukti tak mampu menstabilkan rupiah. Padahal tugas utama Agus adalah menjaga nilai tukar rupiah atas dolar AS dan inflasi. 
BERITA TERKAIT: