"Konflik Golkar dimulai justru sebelum pemerintahan Jokowi terbentuk," kata Jubir Poros Muda Golkar, Andi Sinulingga kepada redaksi, Minggu (12/4).
Dikatakan, adalah fakta bahwa konflik Golkar merupakan akibat dari pengelolaan partai yang elitis dan cenderung oligarkis. Seandainya pemecatan atas kader-kader muda partai yang mendukung Jokowi-JK pada pilpres tidak dilakukan, maka sesungguhnya konflik Partai Golkar bisa dihindari.
Selain itu, menurutnya, konflik Golkar juga bisa dihindari kalau saja munas dilakukan demokratis dan sesuai jadwal yang disepakati pada rapat pleno DPP Fartai Golkar, dan munas juga tidak dijadikan arena memecat kader dan elite Partai Golkar.
"Seharusnya konflik yang terjadi ini menjadi momentum evaluasi diri bagi semua kader khusunya elite Golkar, bahwa Partai Golkar tidak bisa dikelola dengan cara-cara yang jauh dari kepatutan dan kebiasaan yang terjadi selama ini di Partai Golkar," katanya.
Dikatakan Andi lebih lanjut, Golkar adalah satu-satunya partai yang egaliter, demokratis dan tidak bertumpu pada personalisasi pemimpinnya. Tradisi ini harus terus di pupuk dan disempurnakan. Golkar berubah sesuai dengan tuntutan reformasi dan terus menyesuaikan diri menjadi lebih baik, menjadi partai yg demokratis, egaliter dan mendapat tempat di hati rakyat banyak.
"Karena itu, introspeksi diri lebih baik ketimbang mencari-cari kambing hitam atas konflik yang terjadi. Ini tantangan bagi Golkar untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah politisi-politisi yang berkelas, partai yang dewasa, matang dan mudah mengelola konflik menjadi konsensus," tukas Andi.
dem]
Tidak tepat menuding pemerintah menjadi faktor penyebab konflik internal Partai Golkat. Tuduhan seperti itu adalah bentuk sikap kader Golkar yang tidak mau introspeksi diri dan kemudian mencari kambing hitam saja. 
BERITA TERKAIT: