Peningkatan jumlah PMKS dimungkinkan terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Kedua komoditas itu diyakini akan menimbulkan efek domino dalam kehidupan sosial, terutama bagi masyarakat miskin yang tersebar di seluruh tanah air.
"BBM dan gas merupakan kebutuhan pokok yang pengelolaannya ditangani langsung oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab agar kebijakan menaikkan harga kedua bahan pokok tersebut tidak menimbulkan masalah sosial," kata Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 4/4).
Sejauh ini, ungkapnya, pemerintah masih mengandalkan program-program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial yang ada di kementerian sosial. Program-program reguler yang setiap tahun digulirkan tersebut dikhawatirkan tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat.
Pasalnya, dampak kenaikan BBM, gas dan menyusul kenaikan harga kebutuhan lainnya, tidak seimbang dengan masalah sosial yang ditimbulkannya. Sementara, program-program kementerian sosial yang ada hanyalah meneruskan program di tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun ada penambahan, diyakini tidak akan cukup untuk menjangkau semua orang yang membutuhkan.
"Program PKH (program keluarga harapan) dan PSKS (program simpanan keluarga sejahtera) mungkin bisa diandalkan. Tetapi, kedua program itu kan sudah ada sasarannya. Jika ada tambahan target sasaran, anggaran yang ada dipastikan tidak mencukupi. Begitu juga dengan program KUBe, RTLH, sarling, dan lain-lain," ungkap Saleh.
Mengantisipasi hal itu, masih kata Saleh, pemerintah semestinya mengeluarkan program lain yang bisa langsung menyentuh masyarakat. Program tersebut tidak mesti ada di kementerian sosial. Tetapi, juga bisa dititipkan di kementerian lain, seperti kementerian kesehatan, pendidikan, pertanian, kelautan, dan lain-lain.
"Masing-masing kementerian itu punya anggaran bantua sosial. Tinggal merumuskan program alternatif yang bisa menyentuh simpul-simpul masyarakat miskin. Dengan begitu, stabilitas sosial dan kesenjangan sosial dapat dihindari," demikian Saleh.
[ysa]
. Pemerintah harus segera menyiapkan berbagai program tambahan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan naiknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: