Karena reformasi birokrasi dinilai bisa mencegah terjadinya kebocoran, yang dengan sendirinya juga memenuhi target pencapaian. Namun harus dipastikan, SDM yang direkrut tersebut harus berkualitas dan berintegritas.
"Penempatan itu harus melalui seleksi dan penempatan pejabat sesuai kompetensi dan integritas," jelas pengamat ekonomi Dahnil Anzar Simanjuntak (Jumat, 27/2).
Selain itu, Ditjen bea cukai perlu melakukan langkah perbaikan pada sektor pengawasan untuk memenuhi target pendapatan. Mengingat pada tahun lalu target pendpaatan tidak terserap secara maksimal karena ada beberapa pengaruh faktor internal dan eksternal.
Sebelumnya, Kasubdit Humas Ditjen Bea dan Cukai, Haryo Limanseto mengungkapkan, bahwa target penerimaan di tahun 2015 ini mencapai sebesar Rp 194,9 Triliun. Pihaknya pun, lanjut Haryo, sedianya memiliki langkah khusus dalam mengejar target tersebut. Langkahnya adalah, dengan meningkatkan kualitas nilai pabean, kualitas kualifikasi barang, akurasi barang, dan optimalisasi audit kepabeanan.
Tidak hanya itu, Haryo juga menegaskan, saat ini pihaknya telah menambah sebanyak 332 awak patroli serta tambahan beberapa unit kapal patroli, guna meningkatkan pengawasannya. "Hal ini pun dilakukan sudah berdasarkan dari analisa beban kerja, artinya ada penambahan SDM," tandasnya.
[zul]
Langkah Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, yang gencar melakukan reformasi birokrasi terkait tidak tercapainya target pendapatan pada tahun 2014, khususnya di bea cukai disambut baik. 
BERITA TERKAIT: