Temuan survei dari Lingkaran Survei Indonesia-Denny JA (LSI-Denny JA) menunjukkan bahwa mayoritas publik ingin pilkada serentak dilakukan lebih dari sekali dalam kurun waktu satu tahun.
Mayoritas publik atau sebanyak 65,70 persen responden menginginkan pilkada serentak dilakukan lebih sering, minimal tiga kali dalam lima tahun, kecuali di tahun pemilu nasional. Sisanya 15,80 persen tidak menginginkan dan tidak tahu sebanyak 18,50 persen.
"Dengan pilkada serentak lebih sering, pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat tidak akan terlalu lama atau terlalu banyak. Jarak antara selesainya masa jabatan seorang kepala daerah dan jadwal pilkada selanjutnya di daerah itu menjadi lebih singkat," jelas peneliti LSI-Denny JA, Fitri Hari dalam konferensi pers di kantor LSI-Denny JA di Rawamangun, Jakarta (Selasa, 10/2).
Alasannya, karena daerah yang dijabat oleh pelaksana (plt) kepala daerah dinilai tak legitimate. Publik di pedesaan juga tak menginginkan terlalu banyak dan terlalu lama kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.
"Kepala daerah sebaiknya jangan terlalu lama dan jangan terlalu banyak dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat. Bagaimanapun pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung diyakini akan lebih aspiratif," lanjut Fitri.
Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Survei ini juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. Survei didanai secara mandiri oleh LSI-Denny JA.
[ysa]
. RUU Pilkada langsung yang telah disahkan kini menyisakan persoalan dalam hal pelaksanaan, apakah itu akan dilaksanakan secara serentak atau berurutan tergantung masa jabatan kepala daerah. 
BERITA TERKAIT: