"Kasus tersebut secara terang benderang juga mengungkapkan tingginya kepentingan partai pengusung Jokowi-JK dalam mendesain langkah Jokowi-JK meracik kepentingan rakyat," kata Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Lidya Natalia Sartono, kepada Kantor Berita Politik
RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 30/1).
Hal tersebut, ungkap Lidya, terindikasi dari sikap partai pengusung Jokowi-JK yang ngotot melawan kebijakan Jokowi sebagai kepala negara kala menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Pertanyaanya ialah apakah semua kepentingan elit parpol yang telah mengantar Jokowi-JK ke kursi kepresidenan harus dituruti? Rakyat tentu wajib menuntut agar Jokowi berani menanggalkan segala bentuk kepentingan yang muncul dari intervensi Parpol dan orang- orang disekitarnya, dan mengutamakan kepentingan rakyat," ungkap Lidya.
PMKRI, jelas Lidya, menyerukan agar Jokowi berani mengambil langkah yang lebih mementingkan kepentingan rakyat seutuhnya. Selain itu, perlu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan partai politik. Yang paling mendesak adalah bahwa Jokowi-JK perlu mewujudkan agenda pembangunan yang telah menjadi visi pembangunannya.
"Keberanian Jokowi untuk berpihak pada kepentingan rakyat hanya akan terwujud jika Jokowi berani untuk menolak segala bentuk intervensi atas nama partai politik pendukung Jokowi-JK dan lebih mendudukan segala kebijakanya diatas kepentingan bangsa," demikian Lidya.
[ysa]
-1.jpg)
. Konflik antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan lemahnya kepemimpinan Jokowi-JK. Jokowi-JK ternyata tidak mampu mengkoordinasikan kepentingan kedua lembaga tersebut. 
