Mulyadi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Pertamina (Persero) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, (Selasa, 20/1).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VII Satya Yudha itu dihadiri seluruh jajaran direksi Pertamina, termasuk Direktur Utama Pertamina Pertamina Dwi Soetjipto.
"RDP ini penting menyangkut orang banyak, terutama prihal penurun harga BBM beberapa hari yang lalu. Begitu juga pemerintah menaikan harga BBM 8.500 per liter yang menurut saya belum melalui perhitungan yang akurat," tegas Mulyadi.
Ternyata ketidakakuratan perhitungan tersebut diakui pihak Pertamina. "Pertamina mengakui saat belum menggunakan harga MOPS satu bulan sebelumnya. Sehingga ada potensi penerimaan negara yang harus dilaporkan kepada DPR seberapa besar tambahan penerimaan dari kenaikan BBM 8500 dan digunakan untuk program apa," kata politikus Demokrat ini.
Untuk itu, sesuai perundang-undangan harus dilaporkan ke DPR. "Karena itu kesempatan bagi kami di Komisi VII untuk mempertanyakan hitung-hitungan harga BBM," ucap legislator asal Sumatera Barat ini.
Pada kesempatan itu juga Mulyadi menyoroti harga penjualan gas elpiji. Karena hal tersebut belum menyampaikan pula kepada Komisi VII.
"Pertamina akan berjanji akan hitung-hitungan, dan paling Rabu tanggal 21 akan dijelaskan. Karena terkait dengan rencana subsidi energi pada pembahasan APBNP 2015. Dan pada hari Kamis dilakukan secara komperesnsif terkait Migas dan Minerba serta Energi bersama Menteri ESDM," jelasnya.
Sementara itu terkait penurunan harga dan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu Dirut Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan tidak ada yang merugi. "Tidak ada yang merugi," kata Dwi.
Menurut Dwi, penurunan harga yang sekarang berbeda dari sebelumnya. "Yang lalu kita diberi waktu tiga hari untuk SPBU mengosongkan stoknya," jelasnya.
Mengenai harga elpiji naik turun, Dwi menjelaskan sekarang harganya naik turun, karena ada yang mau menumpuk hanya berlaku dua hari. "Jadi jumlahnya (penimbun minyak dan elpiji) enggak terlalu besar," terangnya.
[zul]
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi, mempertanyakan kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak serta akurasi perhitungan harga BBM jenis Premium menjadi Rp 6.600 per liter yang ditetapkan pemerintah. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: