"Sikap yang diambil dengan menarik duta besar terlalu berlebihan. Mereka seharusnya dapat menghormati sistem hukum kita. Yang dieksekusi mati itu bandar narkoba, bukan penjahat biasa. Dan Indonesia sedang darurat narkoba," tegas Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Edhy Prabowo dalam rilisnya, Senin (19/1).
Menurut Edhy, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia memang sesuai dengah sistem hukum positif selama ini. Bahkan, yang dieksekusi mati pada Senin dinihari kemarin tadi tak hanya warga negara asing melainkan salah satunya warga negara Indonesia bernama Rani.
"Warga negara kami juga ada yang dieksekusi mati di luar negeri. Kami bisa menghormati sistem hukum negara lain meski kami juga tetap meminta kepada negara tersebut untuk membatalkan hukuman itu. Negara memang perlu berperan dalam hal diplomasi, tetapi pada akhirnya tetap harus menghormati aturan main masing-masing negara," imbuh Edhy.
Edhy justru berharap, ke depan Belanda, Brasil dan negara sahabat lain dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam memerangi peredaran narkoba. Pasalnya, kian hari korban tewas akibat penyalahgunaan narkoba semakin banyak. Sehingga, ke depan tidak adalagi warga negara manapun yang divonis hukuman mati oleh pemerintah Indonesia karena kasus narkoba. (Baca:
Brasil dan Belanda Tarik Dubes, Jokowi Jangan Ngeper).
"Menarik dubes atau tidak itu hak mereka. Saya berharap ke depan kita semua justru harus bekerja sama memerangi peredaran narkoba. Dan masing-masing negara harus dapat saling menghormati sistem hukuman yang berlaku," tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
[rus]
. Keputusan pemerintah Belanda dan Brasil yang menarik duta besarnya di Indonesia sebagai bentuk protes atas eksekusi hukuman mati salah satu warganya dinilai berlebihan. Dua negara itu seharusnya bisa menghormati sistem hukum di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: