Untuk itu, ke depan, kata Nono, DPR harus menganggarkan dana darurat kepada Basarnas seperti yang sudah dianggarkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Manurut anggota DPD ini, pasca pencarian pesawat AirAsia akan ada hitung-hitungan biaya yang dikeluarkan masing-masing lembaga. Saat ini, jelas Nono, masing-masing lembaga sedang mengeluarkan dana masing-masing dalam proses pencarian.
Dalam proses pencarian pesawat AirAsia jenis Airbus A320-200 di kawasan laut Belitung dan kawasan Kalimantan, lembaga yang terlibat, seperti TNI, Polri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan lembaga lain, tidak menggunkan dana Basarnas.
"Ke depan, DPR harus mengalokasikan dana darurat kepada Basarnas," sebut Nono dalam talkshow di
Tv One pagi ini (Selasa, 30/12).
Seperti diwartakan sebelumnya, pesawat AirAsia QZ8501 yang terbang dari Surabaya menuju Singapura hilang kontak sejak sekitar pukul 7.00 WIB (Minggu, 28/12). Pesawat tersebut kemungkinan besar mengalami gangguan cuaca. Sebelum hilang dari radar ATC di Jakarta, pilot pesawat, Kapten Iriyanto, minta izin untuk mengubah arah pesawat demi menghindarkan awan tebal.
Pesawat membawa penumpang 155 orang dan kru sebanyak 7 orang, total di dalam pesawat 162 orang. Dengan rincian, Indonesia 155 orang, Korea Selatan 1 orang, Singapura 1 orang, Prancis 1 orang dan Malaysia 1 orang.
[rus]
. Sepengetahuan mantan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Letnan Jenderal (Marinir) Purn. Nono Sampono tidak ada dana darurat di Basarnas. Misalnya, operasi pencarian pesawat AirAsia QZ 8501 yang hilang kontak sekitar pukul 7.00 WIB (Minggu, 28/12). 
BERITA TERKAIT: