Neta mengungkapkan, jika organisasi Polri masih dibiarkan seperti gentong, anggarannya akan terus menerus tersendot untuk gaji pegawai dan publik tidak pernah mendapatkan pelayanaan yang prima.
Catatan Akhir Tahun 2014 IPW terhadap Polri menunjukkan organisasi Polri dalam bahaya. Sebab jajaran tengahnya banyak yang 'menganggur'. Mulai dari AKBP, Kombes, dan Brigjen banyak yang tidak jelas kerja dan fungsinya. Di Jawa Barat saja, ada 127 AKBP yang tidak jelas kerjanya.
Jelas Neta, membengkaknya jajaran tengah Polri ini kerap membuat aksi saling sikut, KKN, lobi-lobi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi. Akibatnya, jajaran tengah Polri tidak pernah berkonsentrasi kerja secara penuh.
"Mereka sibuk mempertahankan posisi dan lobi-lobi ketat untuk bisa mengikuti pendidikan maupun mendapatkan posisi strategis. Beban kerja profesional ditumpuhkan seluruhnya ke jajaran bawah Polri yang kemampuan profesionalismenya sangat terbatas," ujar Neta dalam keterangannya, Senin (22/12).
Kondisi inilah, lanjut Neta, yang kerap membuat publik mengeluhkan sikap, prilaku dan kinerja kepolisian. Kondisi inilah yang kerap membuat potensi ancaman dan konflik, termasuk konflik dengan TNI, tidak pernah terbaca secara cermat, untuk kemudian diantisipasi dengan maksimal. Ketika konflik meletus baru semua pihak terkaget-kaget.
[rus]
BERITA TERKAIT: