Pasalnya, kalau memang nonblok, Demokrat tentu sejak awal tidak larut dalam 'perkelahian' antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, apalagi masuk di dalam salah satunya. Namun faktanya, PD bergabung dalam KMP dan mendapat posisi di pimpinan DPR, MPR dan kursi-kursi pimpinan komisi dan AKD DPR.
"Implikasinya, PD bisa jadi akan dipandang publik di Indonesia telah menjual dirinya demi gengsi elitnya," ujar pengamat politik senior, AS Hikam, seperti dikutip dari akun Facebooknya malam ini (Kamis, 11/12).
Alasannya, publik dengan terang benderang mengikuti dan melihat langsung sandiwara-sandiwara yang digelar sejak UU Pilkada dibahas di DPR sampai keluarnya Perppu tersebut.
"Bahkan banyak komentar dari kalangan KMP sendiri yang menuding PD sebagai pihak yang inkonsisten dan sumber masalah!" tegas Hikam.
Ancaman terjadinya kemerosotan marwah dan elektabilitas PD kini semakin dilengkapi dengan langkah-langkah politik bunglon yang tidak cerdas tersebut. Alih-alih PD akan bangkit pada 2019, Hikam khawatir yang terjadi adalah justru sebaliknya.
"Partai ini akan semakin ditinggalkan oleh para pendukungnya sebab makin tingginya ketidakpercayaan rakyat yang diharap akan memilih dalam Pileg nanti," ungkapnya.
Karena itu, dia menyarankan SBY tidak melanjutkan beretorika lagi. tetapi bersikap seperti negarawan yang benar-benar berpikir dan bertindak untuk kepentingan bangsa. "Bukan hanya kepentingan partai, apalagi hanya kepentingan pribadi dan orang-orang di sekitarnya," demikian Hikam.
[zul]
Klaim Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa partainya sebagai penyeimbang antara kekuatan parlemen dan pemerintah dipertanyakan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: