Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, kepada Kantor Berita Politik
RMOL beberapa saat lalu (Minggu, 7/12).
"Demikian demikian, justru akan membantu agar alasan kenaikan harga BBM kemudian dipahami dengan lebih baik oleh rakyat," kata Amir, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM.
Amir menegaskan, Demokrat lebih memilih memilih hak bertanya dibandingkan menggunakan interpelasi. Namun Amir juga memastikan tak relevan bila ada spekulasi politik yang mengaitkan ketidakmauan Fraksi Demokrat menggunakan hak interpelasi dengan penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada oleh Partai Golkar tidaklah relevan.
"Partai Demokrat tidak sudi didikte dan selalu akan berada pada posisi bebas menentukan sikap sepanjang hal tersebut yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara," demikian Amir.
[ysa]
BERITA TERKAIT: