. Pengelolaan wilayah perbatasan menjadi tugas besar dan berat pemerintahan Presiden Joko Widodo di tengah ide membangun Indonesia sebagai negara maritim. Sebab sengketa perbatasan justru banyak di wilayah laut dan klaim terhadap wilayah daratan Indonesia oleh negara-negara tetangga juga yang berada di wilayah batas perairan.
"Tidak cukup hanya dgn jalan pengamanan wilayah perbatasan yg selama ini memfungsikan TNI di garis depan. Tapi jalan pembangunan daerah dan masyarakat di perbatasan justru lebih utama. Kasus terampasnya pulau Sipadan dan Ligitan harus jadi pelajaran berharga," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, kepada
RMOL beberapa saat lalu (Jumat, 14/11).
Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, klaim terakhir Malaysia terhadap tiga desa di kabupaten Nunukan adalah sengketa lama. Dan leluasanya negara lain mengklaim karena fungsi pengamanan dan pembangunan tidak berjalan efektif.
"Menjaga dan membangun NKRI jadi tantangan Presiden Jokowi ketika pemerintahannya akan membuka lebar pintu masuk ke Indonesia bagi banyak negara di kawasan. Jika pengamanan dan pembangunan wilayah perbatasan gagal dilakukan, maka kebijakan membuka luas pintu Indonesia bagi negara-negara lain di kawasan justru bisa jadi bumerang," demikian Mahfudz.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: