"Saya lihat ini merupakan
grand design antara pemerintah Jokowi dengan pemerintah China, untuk sepertinya mempercepat kerjasama itu tidak hanya di bidang ekonomi, tapi biasanya itu juga ada implikasi pada wilayah-wilayah politik," kata Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 6/11).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencatat, di dunia internasional, CIF termasuk sindikasi minyak internasional, yang tidak transparan, dan tidak sepenuhnya profesional. Dan juga perlu dicatat, minyak yang dijual ke China itu berasal dari negra-negara di Afrika, terutama Angola.
"CIF, yang tidak begitu jelas profesionalitasnya, dan kemudian kesini (ke Indonesia), bahkan tampaknya hampir membuat MoU dengan Pemerintahan Jokowi, itu tidak bisa kita lepaskan dari
frame politik luar negeri kita," ungkap Hanafi.
Dengan kondisi seperti ini, Hanafi mengingatkan, bisa jadi politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini akan bias orientasi. Hanafi pun meminta pemerintahan Jokowi ini tetap teguh dan kuat untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
"Kalau indikasi-indikasi tadi yang saya katakan, seperti pertemuan dengan CIF, kemudian Menkeu kemarin juga baru saja meyakinkan sekali mengatakan Indonesia hampir bergabung dengan Bank Infrastruktur Cina, itu artinya tidak ada kejelasan apakah ini bagian dari strategi politik luar negeri Pemerintahan Jokowi atau sekedar sekenanya. Ini harus jelas," demikian Hanafi.
[ysa]
. Pertemuan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dengan pihak China International Fund (CIF) cukup mengagetkan sementara pihak. Lebih-lebih pertemuan itu juga tak bisa dilepaskan dari kunjungan dan pertemuan Retno dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi beberapa waktu lalu. 
BERITA TERKAIT: