"Sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK tidak buru-buru menaikan harga BBM," kata Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia, beberapa saat lalu (Minggu, 2-10).
Yudi melihat, sampai saat ini belum ada skema baru yang ditawarkan Jokowi-JK yang bisa menjamin bahwa kenaikan BBM tidak akan membuat masyarakat semakin terpuruk, termasuk bisa menyelamatkan kesehatan fiscal APBN dalam jangka panjang.
Yudi bahkan mengkhawatirkan kenaikan BBM Rp 3000 per liter yang terburu-buru dilakukan pemerintah dengan alasan untuk menyelamatan APBN 2015 justru akan menambah jumlah orang miskin dan penurunan produktivitas nasional.
Kenaikan harga BBM, kata Yudi, otomatis akan mendongkrak kenaikan semua harga, khususnya sembako dan biaya transportasi. Apalagi, pemerintah belum menyiapkan skema baru untuk mensubsidi para pengguna transportasi umum yang didominasi kaum pekerja dan buruh.
"Kenaikan BBM akan berdampak langsung kepada kenaikan biaya transportasi sekitar 30 persen. Itu artinya pengeluaran masyarakat untuk biaya transportasi , termasuk pangan, sandang dan papan juga akan meningkat," demikian Yudi.
[ysa]
. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan memicu penurunan produktivitas nasional jika tidak diimbangi dengan skema baru antisipasi dampak kenaikan harga BBM. 
BERITA TERKAIT: