Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX. Arief Poyuono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 2/10).
Bila pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap memaksa menaikkan harga BBM, maka Arief menantang PDI Perjuangan. Saat SBY mau menaikkan harga BBM, PDI Perjuangan menerbitkan butu putih, bahwa ada cara lain untuk menjaga APBN ketimbang menaikkan harga BBM.
Arief menegaskan, masih banyak pendapatan dari sisi fiskal yang bisa menopang anggaraan untuk subsidi BBM dan pembangunan infrakstruktur yang memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia jika konsep Trisakti diterapkan benar-benar dalam sistim elonomi Indonesia.
"Tapi sudah dipastikan Jokowi-JK tidak punya kemampuan dan nyali untuk menerapkan sistem ekonomi Trisakti karena dibutuhkan pemerintah yang kompeten dan disipilin serta punya etos kerja yang radikal dan jujur . Dan bukan pemerintahan kabinet kerja yang hanya bisa menaikan harga BBM," demikian Arief.
. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak pantas dijadikan kompensasi kenaikan harga bahan bakan minyak (BBM). 
BERITA TERKAIT: