Namun, kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, Iwan Nurdin, beberapa saat lalu (Kamis, 16/10), langkah Jokowi ini patut disesalkan bila pertemuan politik ini menjadi tanda ketidakpercayaan Jokowi pada rakyat dan relawan yang mendukungnya.
Dikatakan Iwan, hal yang tepat dilakukan Jokowi saat ini adalah mengkonsolidasikan ide-ide perubahan yang selama ini diusung ke dalam wadah kongkrit berupa perubahan arsitektur dan struktur kabinet dan pemilihan sosok yang tepat dalam mengisi kabinet ke depan.
Menurut Iwan, dalam kabinet Jokowi-JK perlu ada Kementerian Agraria. Kementerian ini merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan pelaksanaan agenda reforma agraria khususnya redistribusi tanah 9 juta hektar yang dijanjikan dalam Nawa Cita serta menyelesaikan berbagai konflik agraria yang merebak diseluruh daerah.
Dalam kabinet Jokowi-JK harus ada Kementerian Pertanian dan Kedaulatan Pangan untuk memastikan petani kecil, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya dapat memproduktifkan tanah-tanah yang diredistribusi melalui program reforma agraria.
Dalam kabinet Jokowi-JK haraus ada Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi.
"Kriteria sosok yang memimpin kelembagaan kementerian harussosok yang mempunyai pengetahuan tentang agraria yang luas baik secara politik, hukum, sosial ekonomi dan budaya. Kompetensi pengetahuan ini haruslah dibangun atas dasar empati kepada rakyat yang selama ini tidak mempunyai akses kepada hak-hak agraria dan telah terampas," demikian Iwan.
[ysa]
. Safari politik yang dilakukan Jokowi kepada sejumlah tokoh Koalisi Merah Putih (KMP) bisa jadi untuk mengajak masuk ke dalam kabinet. Ini bisa dimengerti bila tujuan Jokowi mengajak mereka itu adalah untuk mengamkankan program-program kerakyatan. 
