Salah seorang think tank KMP misalnya menegaskan, dengan komposisi legislatif dan eksekutif saat ini, maka Jokowi-JK harus benar-benar memilih menteri-menteri yang berkualitas, berintegritas, ahli di bidangnya, dan juga harus bisa berkomunikasi dengan parlemen. Salah memilih menteri, pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi bulan-bulanan KMP, yang bertekad tetap melanjutkan keberpihakan pada rakyat lewat Senayan.
Belakangan, dikabarkan nama Sri Mulyani dan Chatib Basri masuk dalam radar calon menteri Jokowi-JK.
Maka bagi elit KMP tersebut, bila benar dua nama yang sering dikaitkan dengan Mafia Barkeley ini masuk dalam jajaran menteri, mudah bagi KMP untuk mengkritik Jokowi-JK. Bagimana tidak, dua nama ini jauh panggang dari api dengan gagasan Trisakti yang selama ini menjadi bahan kampanye Jokowi-JK.
Dengan bahasa yang lebih jelas, Sri Mulyani-Chatib Basri akan jadi bahan bagi KMP untuk "memukul" dan "menghabisi" pemerintahan Jokowi-JK dengan mudah.
Tak heran, banyak pihak yang mengingatkan Jokowi untuk menimbang dengan matang dua sosok ini. Chatib Basri misalnya mengatakan, "kantongi nasionalismemu!" Sikap "anti-nasionalis" Chatib dinilai sangat bertentangan dengan tema kampanye Jokowi.
Lebih-lebih Sri Mulyani. Nama Sri Mulyani berkaitan dengan peningkatan utang luar negeri di pemerintahan SBY tahun 2005 hingga 2010. Utang luar negeri Indonesia naik dari Rp 1.313 menjadi Rp 1.676 triliun. Sri Mulyani juga dikaitkan dalam keterlibatan megaskandal dana talangan untuk Bank Century.
[ysa]
. Kekuatan parlemen yang dikuasi oleh Koalisi Merah Putih (KMP) sangat baik bagi pemerintahan Jokowi-JK di masa mendatang. Ini juga baik bagi kepentingan rakyat bila memang kekuataan itu digunakan untuk mengawasi pemerintahan agar benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. 
