Pasca Pilpres, Kelompok Sipil Agama harus Terus Kawal Konsolidasi Demokrasi

"Kelompok sipil agama dan para tokoh agama harus terus mengawal proses konsolidasi demokrasi di Indonesia ini secara serius agar tidak dibajak oleh para elite politik dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Direktur Riset MAARIF Institute, Ahmad Fuad Fanani, dalam diskusi “Partisipasi Kelompok Sipil Agama Dalam Memperkuat Kembali Integrasi Sosial Pasca Pilpres” yang digelar Maarif Institute di Aula Gedung PP Muhamamdiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, kemarin.

Pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini mengungkapkan demikian mengingat pada Pilpres 2014 masyarakat terbelah di antara dua pasangan capres-cawapres. Bahkan, perbedaan sikap politik itu terjadi sangat mencolok. Karena sampai terjadi perang fitnah, konflik, dan intimidasi yang di beberapa daerah.

Kondisi keterbelahan sosial yang terjadi sejak pada musim kampanye itu ditengarai terus berlanjut hingga hari ini meski Mahkamah Konstitusi telah meneguhkan kemenangan Jokowi-JK setelah resmi menolak sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Raja Juli Antoni mengingatkan, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 1998 ini, jangan sampai dibelokkan dan berhenti di tengah jalan.  Konsolidasi demokrasi membutuhkan perjuangan yang panjang, komitmen yang kuat, dan pendewasaan sikap politik yang matang.

“Sejak proses konsolidasi demokrasi pasca turunnya Soeharto pada tahun 1998, peran kelompok sipil agama sudah tercatat perannya yang sangat signifikan. Muhammadiyah, NU, dan kelompok sipil agama lainnya terbukti bisa mendorong para anggotanya untuk menyokong penuh proses reformasi dan konsolidasi demokrasi," jelasnya.

Makanya, peran-peran penguatan integrasi sosial dan kebangsaan itulah yang harus terus dimaksimalkan oleh kelompok sipil agama secara terus menerus, terutama pasca Pilpres 2014 ini.

"Peran kelompok sipil agama yang bisa mengawal konsolidasi demokrasi inilah yang membedakan dan menjadikan konsolidasi demokrasi di Indonesia relatif berhasil jika dibandingkan dengan kondisi sosial politik di banyak negara di Timur Tengah pasca Arab Spring,” tandas jebolan the University of Queensland, Brisbane, Australia ini. [zul]