Menurut Jurubicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, bila ada pihak-pihak yang menuding telah terjadi penggiringan opini lewat hasil hitung cepat, maka memang lebih baik lembaga survei membeberkan metodologi masing-masing kepada publik.
"Mari kita beri panggung pada lembaga survei untuk berbicara mengenai validitas data dan metodologi masing-masing, agar publik bisa mengetahui mana lembaga survei yang kredibel dan mana yang tidak," kata Hasto beberapa saat lalu (Kamis, 10/7).
Hasto mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi pertemuan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) semalam, yang memutuskan digelarnya penyelidikan dan sidang etik atas perbedaan hasil hitung cepat oleh anggota-anggota mereka.
"Kami mangapresiasi itikad baik sikap perhimpunan survei itu demi mengungkap kebenaran kepada publik. Publik tidak boleh disesatkan oleh informasi hasil survei dari lembaga yang tidak kredibel dan melanggar etika," tegas Hasto.
Wasekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya juga mengapresasi sikap Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda yang telah menjaga profesionalitas dan integritas akademiknya.
Hanta sebelumnya memutuskan kontrak dengan
TVOne karena televisi milik Aburizal Bakrie itu melanggar komitmen awal dengan tiba-tiba memasukkan tiga lembaga survei lain pada pagi hari sebelum pelaksanaan hitung cepat.
"Pengakuan Hanta soal pelanggaran komitmen
TVOne penting digali kembali, karena dari situlah mungkin sumber keanehan hasil hitung cepat yang ditayangkan
TVOne bisa ditemukan," ujar Hasto.
[ysa]
BERITA TERKAIT: