"Saya mengajak semua pihak. Mari kita awasi TPS dengan saksama. Masyarakat, relawan serta aparat keamanan ikut awasi TPS. Kita wujudkan kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya," seru Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, beberapa saat lalu (Senin, 7/7), sambil mengatakan resikonya akan sangat besar bila penyelenggara pemilu tidak netral.
Tjahjo mengeluarkan seruan itu sebab merasa di H-2 menjelang pemilu ini terasa kuat kehidupan demokrasi yang tidak sehat. Ia bahkan menerima secara langsung berbagai laporan dari masyarakjat seperti terkait dengan maraknya aksi bagi-bagi sembako, dan bentuk politik uang. Untuk itu, dia mengimbau aparat keamanan yang netral milik Rakyat Indonesia harus bersatu dan benar-benar bertindak netral.
Tjahjo juga berharap tidak ada pihak yang membenturkan TNI dan Polri sebagaimana terjadi di awal reformasi. Di saat yang sama, Polri sudah saatnya berani bertindak tegas menangkap seluruh pihak yang melakukan politik uang, intimidasi, dan jual beli suara lewat formulir C-6.
"Kesadaran rakyat yang berbondong-bondong ke TPS sebagaimana terjadi di luar negeri harus menjadi energi bagi aparat dan Pemerintah untuk benar-benar tegas menegakkan hukum demokrasi," kata Tjahjo, yang juga anggota Komisi I DPR.
Ketua Tim Pemenangan pasangan Jokowi-JK ini menambahkan rakyat sudah bersedia menjadi saksi dan berpartisipasi dalam proses pemilu ini seperti tergambar dalam Maklumat Rakyat Jokowi yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, akhir pekan lalu.
[ysa]
. Pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang harus benar-benar dijamin langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu, pengalaman buruk dalam pemilihan legislatif tidak boleh lagi terjadi dalam pilpres. 
BERITA TERKAIT: