Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana. Ari pun menegaskan, oligarki politik ini hanya bisa dihadapi dengan kekuatan rakyat. Dan Jokowi, selama ini memang menjadi simbol kekuatan rakyat yang tengah berhadapan dengan kekuatan oligarki politik.
"Kekuatan rakyat dan relawan harus melawan kekuatan oligarki politik yang pasti akan menggunakan kekuatan uang dan berbagai langkah intimidasi serta kecurangan yang digerakklan oleh kekuatan status quo," kata Ari beberapa saat lalu (Selasa, 1/7).
Ari menilai, dukungan resmi Partai Demokrat kepada Prabowo-Hatta bisa dipersepsikan sebagai penguatan indikasi keberpihakan rejim untuk melawan pasangan Jokowi-JK. Dan memang, walaupun SBY pernah mengungkapkan akan mengambil posisi netral, namun dalam kenyataannya sinyal keberpihakan terlihat semakin nyata dan kuat.
Sinyal ini, dilihat Ari, paling tidak dalam dua hal. Pertama dari sisi pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono, yang merupakan asisten Staf Khusus Presiden. Kedua, ada indikasi dalam kasus mobilisasi Babinsa TNI AD di beberapa daerah.
"Dua kecenderungan itu tentu sangat mengkawatirkan bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Dan ini bisa membawa kembali proses demokrasi Indonesia mundur karena merupakan kembangkitan kembali neo Orde Baru," demikian Ari.
[ysa]
. Jokowi merupakan calon presiden yang tidak dikehendaki oleh oligarki politik dan bisnis yang menginginkan status quo. Jokowi pun bukan capres yang dikehandaki pihak yang mau mendapatkan jaminan survivalitas pasca 2014. 
BERITA TERKAIT: