Tak Sesuai Fakta Bila Elektabilitas Jokowi Disebut Stagnan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Minggu, 29 Juni 2014, 18:53 WIB
Tak Sesuai Fakta Bila Elektabilitas Jokowi Disebut Stagnan
ahmad basarah/net
rmol news logo . Di berbagai daerah di Indonesia, respon dan dukungan langsung dari masyarakat kepada Jokowi-JK begitu besar dan luas. Kehadiran Jokowi mendapat sambutan yang luar biasa hebatnya.

Karena itu, anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Ahmad Basarah, yang sering berkampanye keliling Indonesia bersama Jokowi dan menyaksikan langsung antusiasme publik, menilai aneh bila elektabilitas Jokowi disebut tidak pernah meningkat sebagaimana disebutkan beberapa lembaga survei. Basarah sendiri menghargai hasil survei yang dilaporkan beberapa lembaga survei akhir-akhir ini.

"Namun, terhadap hasil survei yang melaporkan perolehan suara Jokowi-JK hanya selisih 3 atau 4 persen lebih banyak dari Prabowo-Hatta sangat tidak sesuai dengan fakta lapangan," kata Basarah kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 29/6).

Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini menduga skenario kecurangan pilpres telah dimulai. Konspirasi kecurangan pilpres akan dilakukan secara terencana, terstruktur dan masif. "Dan sangat mungkin kecurangan dimulai dari rekayasa pembentukan opini dengan memanfaatkan lembaga-lembaga survei yang akan dibayar untuk mengumumkan hasil survei yang semakin menurunkan elektabilitas Jokowi-JK," kata Basarah.

Menurutnya, rekayasa hasil survei tersebut akan merekayasa persepsi publik secara masif. Persepsi publik yang telah terbentuk secara masif tersebut akan ditindaklanjuti dengan rekayasa rekapitulasi suara hasil pilpres.

"Pengalaman pahit proses pemungutan suara pemilu legislatif kemarin masih belum hilang dari ingatan kita. Kecurangan dalam pelaksanaan pileg mulai dari pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang melibatkan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang sebagian besar masih bertugas kembali dalam pemilu presiden ini," tambah anggota Komisi III DPR-RI itu.

Dengan kata lain, menurut Basarah, telah tersedia instrumen yang akan digunakan untuk melakukan berbagai praktek kecurangan dalam pilpres yang akan datang.

"Kami mendesak agar KPU dan Bawaslu berani bertindak progresif dan berani mengambil resiko demi menyelamatkan proses pilpres yang demokratis dan bermartabat. Mari kita selamatkan demokrasi Indonesia," tandasnya. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA