"Bawaslu bila perlu meminta klarifikasi. Jangan hanya menunggu aduan. Jangan sampai terulang lagi. Karena ini sudah mendekati hari pencoblosan. Kampanye dengan
money politic, menghujat, dan SARA, harus kita hindari," kata Ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, usai menghadiri peluncuran buku "22 Jurus Cerdas Jokowi untuk Indonesia" tulisan Michael F. Umbas di Jakarta, Kamis malam (26/6).
Pernyataan Tjahjo ini terkait dengan Prabowo Subianto yang meminta pendukungnya menerima uang yang ditawarkan dalam "serangan fajar" untuk memilih pasangan capres dan cawapres tertentu. Alasannya, kata Prabowo, uang itu adalah uang rakyat.
"Yang penting di desa-desa, di TPS-TPS, kalau ada serangan fajar, terima uangnya, karena itu uang rakyat. Masa nolak rejeki. Uang itu uang yang dia rampok dari negara. Kalau terima ya sopan aja, yang besok coblos nomor satu," kata Prabowo, dalam satu kampanye.
Satu lagi yang dikritisi oleh Tjahjo adalah kabar beredarnya surat dari capres Prabowo Subianto kepada guru-guru di sejumlah daerah. Menurutnya, alanglah lebih baik bila hal itu dilakukan melalui berkampanye secara terbuka, misalnya di forum PGRI, nelayan atau sekalian pasang iklan di media.
Untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran kampanye itulah, maka Tim Jokowi-JK mendesak Bawaslu lebih proaktif dan mencermati perkembangan potensi pelanggaran kampanye. Ia pun berharap saat masa tenang nanti tidak ternodai sebagai pilpres harus berjalan dengan sukses dan demokratis.
Tjahjo juga mengatakan, calon presiden Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan kepada tim sukses dan relawan, agar tidak melakukan fitnah dan manipulasi di masa kampanye ini.
"Pak Jokowi menyampaikan ke tim sukses tidak melakukan fitnah dan harus sesuai prosedur kampanye yang ditetapkan KPU," paparnya.
Sementara itu, Michael F. Umbas mengatakan, Jokowi adalah pemimpin yang secara esensi punya komitmen membangun manusia yang ujungnya pada kesejahteraan. Menurut dia, program kesehatan dan pendidikan yang menjadi andalan Jokowi menunjukkan bagaimana kepemimpinannnya.
[ysa]
. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus proaktif mengawasi potensi pelanggaran kampanye, mulai dari kasus SARA, politik uang, penghujatan, termasuk kasus surat kepada para guru yang berstatus pegawai negeri sipil. 
BERITA TERKAIT: