Seharusnya Mahfud MD Bicara Sejarah dengan Obyektif

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Jumat, 20 Juni 2014, 15:54 WIB
Seharusnya Mahfud MD Bicara Sejarah dengan Obyektif
mahfud md/net
rmol news logo . Bung Karno dikudeta dan dijatuhkan oleh komprador asing yang bekerja sama dengan kapitalis global.

Bung Karno dikudeta, diasingkan oleh kekuasaan, hanya karena sikap Bung Karno yang konsisten memerangi imperialisme dan kapitalisme. Bung Karno lebih memilih melakukan nation and character building bangsanya daripada mengobral kekayaan Indonesia.

"Karena itulah tidak heran, BK begitu dicintai rakyat Indonesia hingga sekarang dan yang akan datang. Tidak lain karena konsistensi perjuangan BK yang begitu mencintai bangsanya sendiri," kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, beberapa saat lalu (Jumat, 20/6).

Pernyataan Hasto ini terkait dengan pernyataan Mahfud MD bahwa Bung Karno juga terlibat pelanggaran hak asasi manusia pada saat berkuasa. Padahal menyebut Bung Karno sebagai pelanggar HAM merupakan kesalahan besar. Sebab tidak mungkin Bung Karno mengkudeta dirinya sendiri.

Hasto meminta Mahfud MD juga belajar sejarah, dan seharusnya paham siapa aktor intelektual yang bekerja sama dengan asing untuk melengserkan Bung Karno. Salah satunya adalah Soemitro Djojohadikusumo

"Jadi kalau mau bicara sejarah, sebaiknya dalam perspektif yang lebih lengkap, dan dengan niat yang jujur, bersih, dan obyektif. Jangan hanya karena kekuasaan, segala sesuatunya kemudian dihalalkan," kata Hasto.

Saat meresmikan Kantor MMD Initiative wilayah Barat yang terletak di Provinsi Bengkulu, hari ini (Jumat, 20/6), sebagaimana dilansir media online, Mahfud menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah. Menurut Mahfud, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka Bung Karno dan Soeharto pun bisa kena.

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA