"DKP itu cacat hukum, bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI," kata Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/6).
Suryo angkat bicara menanggapi pernyataan Wiranto hari ini. Dalam pernyataan yang dibacakan di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK), Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta sore tadi, Wiranto menyebut bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam aksi kerusuhan Mei 1998. Dia juga membenarkan bahwa mantan Danjen Kopassus itu diberhentikan dari jabatannya.
SK bernomor 838/III/1995 itu menyebutkan, DKP hanya bisa dibentuk untuk memeriksa perwira yang telah diadili di peradilan militer. Namun seperti yang diketahui, Prabowo sampai saat ini belum pernah diadili di peradilan militer.
"Prabowo itu tidak pernah diadili. Hal itu disengaja oleh Wiranto, padahal desakannya sudah sangat kuat. Wiranto jelas mengulur-ngulur persidangan bagi Prabowo karena ada permainan politik. Tujuannya untuk menutupi keterlibatan petinggi ABRI termasuk dirinya," ungkap Suryo.
Presiden SBY yang juga merupakan anggota DKP, lanjut Suryo, telah mengeluarkan penjelasan tertulis yang menyatakan bahwa Prabowo diberhentikan secara hormat. Sehingga tidak ada alasan lain Wiranto mengeluarkan pernyataan tersebut kecuali untuk kepentingan politik Pilpres 9 Juli nanti.
"Presiden Gus Dur yang meminta Prabowo kembali ke Indonesia, itu artinya Gus Dur melihat Prabowo tidak bersalah. Sedangkan Wiranto lah yang dipecat oleh Gus Dur karena tahu betul Wiranto yang merupakan pelanggar HAM sebenarnya. Apa yang dilakukan Wiranto hari ini untuk mengambil hati Megawati agar terlihat punya peran," demikian Suryo.
[rus]
. Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto membuat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk mematikan karakter dan karir Prabowo Subianto. DKP tersebut adalah produk politik Wiranto. Untuk menyelamatkan dirinya dari jerat hukum. 
BERITA TERKAIT: