Fitra Yakin Prabowo Subianto Bisa Tutup Kebocoran APBN

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Rabu, 18 Juni 2014, 06:47 WIB
Fitra Yakin Prabowo Subianto Bisa Tutup Kebocoran APBN
Ucok Sky Khadafi/net
rmol news logo . Gagasan Calon Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kebocoran atau kehilangan kekayaan negara hingga 1 ribu triliun diperkirakan akan mendapat banyak tantangan, termasuk mafia-mafia bisnis di Indonesia.

"Saya yakin Prabowo bisa menghentikan kebocoran uang negara sampai Rp 1.000 triliun itu. Tapi menurut secara otomatis Prabowo harus berhadapan dengan mafia-mafia bisnis dan mafia pajak," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, kemarin (Selasa, 17/6).
 
Tantangan lain yang dihadapi Prabowo menurut Ucok malah yang lebih banyak dikomentari adalah kata-kata Prabowo yang mengutip perkataan Ketua KPK Abraham Samad yang mengatakan kehilangan kekayaan Indonesia mencapai sebesar Rp 7.200 triliun pertahun.

Menanggapi hal itu, Ucok mengatakan bahwa data yang disebutkan Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo benar adanya. Namun data tersebut memang tidak pernah tercatat di KPK. Yang tercatat hanya 30-50 persen dari APBN diluar pendapatan.

"Prabowo pada saat debat kemarin merujuk data yang diungkapkan oleh KPK. Namun KPK tidak pernah benar-benar mencatatnya. Jika dihitung dari semua sumber pendatap negara, kebocoran negara yang disebutkan Prabowo itu benar," kata Ucok.

Sebegaimana diketahui Samad menyebutkan bahwa banyak kebijakan impor tak jelas dan lemahnya regulasi sumber daya energi. Samad mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara dan nikel pada setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA