Pakar Hukum: Kenapa Nggak Sekalian JK Jadi Presiden!

Terbukti, Jokowi akan menyatukan kantor presiden dan wakil presiden dan tidak ada pembagian tugas antara presiden dan wapres kalau memenangkan Pilpres 2014 ini.

Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menegaskan, seharusnya seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam memutuskan. Bukan sekadar menjalankan atau bergantung pada konsultasi dengan wakil presidennya.

"Kenapa tidak sekalian saja Pak JK yang jadi presiden?" sindir Chairul (Kamis, 12/6).

Apalagi, Chairul menilai JK lebih dominan dibanding Jokowi. "Saya pikir, wacana peleburan itu bukan untuk memperkuat lembaga presiden. Di sisi lain, wacana itu merupakan konfirmasi bahwa Jokowi memang tidak mandiri memutuskan sesuatu,” paparnya.

Dia juga mencermati sejak debat capres-cawapres tempo hari, Jokowi terlihat tampil tidak percaya diri.

"Apalagi nanti tak ada pembagian yang jelas, tidak seperti pembagian sebelum-sebelumnya misalnya presiden di pemerintahan dan hubungan luar negeri, wapres bidang ekonomi. Aneh sekali kalau semua dikoordinasi secara bersama-sama,” kata Chairul.

Chairul Huda menyatakan demikian karena kalau terealisisasi, itu pertama dalam sejarah Indonesia jika kantor presiden dan wakil presiden dijadikan satu. Sebab, sejak masa Soekarno sampai sekarang dua lembaga itu itu selalu dipisah. “Bukan apa-apa, saya kok melihatnya sebagai cermin kelemahan Jokowi dalam hal kapasitas,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK, Andi Widjojanto mengatakan bahwa jika Jokowi-JK terpilih pada pilpres maka lembaga presiden dan wakil presiden akan melebur jadi satu.

Jokowi-JK juga tidak akan melakukan pembagian tugas. Misalnya, Jokowi bertugas mengawal pembangunan di Indonesia bagian barat sementara JK di timur. Atau Jokowi menangani masalah sosial sementara JK bertanggung jawab atas masalah ekonomi.

"Tidak ada seperti itu, karena presiden dan wapres adalah satu kesatuan," ucap dosen dari Universitas Indonesia tersebut. [zul]