Siapapun Cawapresnya, Menteri Pertahanan Jokowi Harus Reformis dan Setia pada Megawati

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Minggu, 13 April 2014, 16:00 WIB
Siapapun Cawapresnya, Menteri Pertahanan Jokowi Harus Reformis dan Setia pada Megawati
jokowi/net
rmol news logo . Hingga saat ini, DPP PDI Perjuangan sedang bekerja mencari figur cawapres yang pas untuk dipasangkan dengan Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah petinggi parpol lain juga dikabarkan sedang merapat untuk melamar posisi itu.

Di luar konteks cawapres, bagi politisi PDI Perjuangan Helmy Fauzi, hal yang juga tak kalah penting adalah posisi beberapa menteri di kabinet. Di antara pos yang penting itu adalah Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, Kapolri, dan Kejaksaan Agung.

Dalam hal Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, ungkap Helmy, haruslah orang yang reformis dan setia kepada Megawati. Sosok ini juga harus melanjutkan program percepatan modernisasi dan revitalisasi alutsista TNI yang selama ini tengah berjalan, serta melanjutkan program reformasi sektor keamanan.

"Dia juga harus mempertahankan netralitas TNI dalam politik, serta mewujudkan profesionalitas TNI sebagaimana telah dirintis presiden-presiden sebelumnya di era reformasi. TNI yang kuat dan profesional merupakan aset utama dalam menjaga keutuhan dan kesatuan, harkat dan martabat NKRI," kata Helmy beberapa waktu lalu (Minggu, 13/4).

"Kabinet mendatang juga harus diisi oleh Kapolri dan Kejagung yang bersih," sambung Helmy.

Dalam hal kebijakan dan hubungan luar negeri, kata Helmy, yang juga anggota Komisi I DPR, Indonesia ke depan menghadapi tantangan zaman yang mengharuskan untuk melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi kebijakan, instrumen dan doktrin pertahanan, diplomasi, dan politik luar negeri. Karena itu, Menteri Luar Negeri harus berani melakukan reorganisasi agar dapat menjawab tatangan diplomasi masa kini di tengah dunia yang berubah dengan cepat.

"Politik Luar negeri kita sudah barang tentu harus berangkat dari kepentingan nasional kita yang bisa saja karena dinamika kawasan maupun global, bergesekan dengan negara-negara lain," demikian Helmy. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA