PDIP dan Golkar Tetap Butuh Koalisi

Menurut pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Janty Jie, sehebat apapun PDIP dan Jokowi, mereka tidak bisa berdiri sendiri tanpa koalisi. Begitu pun Golkar dan Aburizal Bakrie, harus merangkul tokoh populer untuk mendongkrak elektabilitasnya.

"Jokowi masih memiliki beberapa kekurangan yang harus dilengkapi dengan cawapresnya. Sementara ARB juga harus melirik Mahfud MD atau Khofifah misalnya yang mempunyai basis massa ideologisnya," papar Janty Jie dalam diskusi jelang pileg 9 April bertema ‘SIPerubahan.com Goes to Campus: Prospek Koalisi Menuju Pilpres 2014’ di Universitas Paramadina Jakarta (Selasa, 8/4).

Dia mengatakan dalam sistem politik di Indonesia sekarang, tidak mungkin seorang presiden berdiri sendiri. Karenanya, PDIP, Golkar dan Gerindra harus melirik Demokrat sebagai partner koalisi, mengingat Demokrat masih berkuasa dan presiden SBY masih mempunyai pengaruh kuat.

Sementara itu menurut dia, Gerindra masih membutuhkan bantuan partai lain untuk berkoalisi agar memenuhi batas ambang suara presidential threshold sehingga bisa mencapreskan Prabowo Subianto.

"Cawapres yang paling ideal bagi Prabowo adalah Gita Wirjawan yang memiliki jaringan ekonomi internasional. Tidak mungkin Prabowo berpasangan dengan Pramono Edhie Wibowo yang juga militer atau Dahlan Iskan yang hanya populer karena medianya," papar alumni Postdam University Jerman itu.

Pembicara lainnya, pengamat Politik Universitas Paramadina Emil Radhiansyah mengatakan, kecenderungan koalisi pilpres 2014 adalah partai-partai kecil dan menengah akan merapat ke partai yang mendapatkan suara terbesar.

"Beda halnya jika partai yang keluar sebagai pemenang pemilu enggan membentuk koalisi yang gemuk. Jika ini yang terjadi, pemerintahan ke depan akan mendapatkan kesulitan dalam bargaining politik kinerja eksekutif dalam menyusun anggaran pemerintahan bersama parlemen misalnya," katanya.

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya menyoroti konsep ekonomi yang perlu dipertimbangan dalam koalisi partai. Koalisi yang diideal perlu menciptakan “Kabinet Karya” yang tidak terlalu terpengaruh pada negoisasi kepentingan politik.

"Dalam Kabinet Karya, partai yang berkoalisi harus membentuk pemerintahan yang menempatkan figur-figur yang berkompeten dalam bidang masing-masing, termasuk dalam bidang ekonomi tanpa terpengaruh pada latar belakang politik dan keanggotaan partai," demikian Berly.[dem]