Kampung Deret Petogogan Dijadikan Proyek Percontohan

Sebelumnya masyarakat Petogogan sempat khawatir, pasalnya sudah hampir delapan bulan sejak pertama kali direncanakan pembangunan Kampung Deret Petogogan. Banyak masyarakat Petogogan merasa dibohongi hanya dijanjikan oleh Jokowi, bahkan takut yang terjadi justru penggusuran.

Asmawi, salah satu warga Tanah Tinggi, Petogogan mengaku senang, karena akhirnya wilayah tempat tinggal mereka dibangun Kampung Deret. Apalagi, mengingat wilayah tersebut memang dikenal sangat kumuh dan tak terurus.

Pria yang berprofesi sebagai pedagang ini mengatakan, banyaknya fasilitas yang dibangun seperti perpustakaan, masjid, tempat sampah organik maupun non-organik serta taman bermain anak, membuat warga banyak yang antusias.

Menurutnya, masyarakat pun diajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang lebih teratur.

“Kita jadi tahu mana yang sampah organik maupun non-organik karena tempat sampahnya kan dibedakan warnanya. Ada juga taman bermain yang dibangun membuat anak-anak senang. Pokoknya sekarang kampong kita jadi lebih tertata, rapi dan asri. Apalagi, dibangunnya bertingkat kayak apartemen,” ungkap Asmawi.

Kini wajah Kampung Petogogan yang tadinya kumuh dan semerawut telah disulap menjadi lebih teratur. Bangunan yang sama dengan cat warna cerah, sehingga memberikan kesan asri dan segar. Selain itu terdapat pula ventilasi di tiap-tiap rumah. Di depannya juga terdapat taman bermain anak disertai tanaman rindang.

Meski begitu, memang tidak semua rumah di wilayah Petogogan yang dibangun 100 persen jadi, sehingga masih ada proses pengerjaan. Rumah itu tinggal kurang dicat pada bagian dalamnya saja. Sementara bagian luarnya telah ditata rapi.

Kampung deret di Petogogan ini terdiri dari empat RT, yakni RT 08, 010, 011 dan 012. Dibangun sejak Oktober 2013 lalu, kampung ini mampu menampung 197 kepala keluarga.

Ketua RW 05, Kelurahan Petogogan Suroyo menuturkan, sebenarnya impian warga untuk menata kampung itu sudah muncul sejak 2005 lalu. “Saat itu warga ditawari program kampung deret oleh lurah setempat. Warga pun segera membenahi segala admintrasi dan langsung disetujui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta,” ungkapnya.

Saat itu, katanya, Karang Taruna di RW 05 Kelurahan Petogogan sempat mengadakan sayembara untuk membuat konsep lingkungan perumahan yang sehat. Pemenang sayembara telah terpilih. Sayangnya konsep rumah yang sehat tidak bisa direalisasikan karena tidak ada biaya. "Setelah beberapa tahun berlalu, ternyata ada tawaran untuk dijadikan kampung deret. Warga langsung menyambut antusias," tuturnya.

Setelah direnovasi sejak Oktober 2013, rumah-rumah warga  berderet rapi dan dicat dengan warna oranye dan abu-abu. Di atap rumah ada hiasan gigi balang, ornamen khas Betawi. Kampung deret di Petogogan merupakan satu dari 27 lokasi kampung deret yang dimulai pembangunannya.

Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor mengungkapkan, dengan dibangunnya kampung deret di wilayah Petogogan, diharapkan mampu mengubah pola pikir warga yang terbiasa hidup di permukiman kumuh.

“Kampung tersebut sudah diresmikan, sebagian sudah dihuni warga, dan akan dijadikan kampung percontohan. Sosialisasi dan pelatihan tetap harus digencarkan. Setiap tempat sampah organik dan anorganik akan disertai penjelasan agar warga dapat membaca dan memilah sampahnya sebelum membuang,” ujarnya.

Terdapat 207 unit rumah di Kelurahan Petogogan yang diikutsertakan dalam program penataan kawasan kumuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Seluruh rumah tersebut berada di dua RW yang berbeda, yakni RW 003 dan RW 005. Di RW 003 terdapat 71 unit rumah perbaikan. Sedangkan, di RW 005 terdapat 13 unit rumah perbaikan dan 123 unit rumah peremajaan.

Dilarang Menjual Dan Menyewakan Rumah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada penghuni kampung deret agar tidak menjual atau menyewakan rumah-rumah tersebut. Jika kedapatan menjual atau menyewakannya, warga akan dikenakan sanksi. Sebab, warga telah menandatangani perjanjian di atas materai.

“Kampung deret ini merupakan kampung deret terbaik yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI. Sekarang kan sudah seperti Apartemen Dharmawangsa. Saya juga nggak mau dengar nantinya rumahnya ini malah jadi aset bisnis dengan disewa apalagi dijual,” warning bekas Walikota Solo ini.

Saat pertama ke kampung itu, kenangnya, Jokowi merasa sangat tidak nyaman karena di rumah warga banyak jemuran. Kemudian sinar matahari pun tidak masuk ke pemukiman warga karena bentuk rumah yang berantakan dan kondisinya sangat kumuh.

“Di kampung itu jarak antar warga pun sangat berdekatan sehingga jalan gang masuk ke kampung itu sangat kecil. Lalu kawasan itu kerap dilanda banjir karena drainase sangat buruk. Kini, kampung itu tertata rapi,” cerita calon presiden PDIP ini.

Karena alasan itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan program kampung deret pada warga Petogogan. Awalnya, banyak warga yang menolak lantaran takut dibohongi pemerintah. Setelah sosialisasi yang panjang, akhirnya warga setuju lingkungan mereka direnovasi.

“Lokasi kampung deret ini akan menjadi contoh dalam pembangunan kampung deret yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun ini. Paling tidak, tahun ini akan dibangun sebanyak 74 lokasi kampung deret di seluruh wilayah Jakarta,” ujarnya.

Selain wilayah Petogogan, terdapat tiga kampung deret yang juga diresmikan kesiapannya yakni wilayah Pasar Minggu, Cilandak dan Gandaria. Sebagai simbolisasi proyek ini, Jokowi meresmikan empat kampung deret tersebut di Petogogan, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Perumahan DKI Yonathan Pasodung menambahkan, di lokasi ini berhasil dibangun sebanyak 123 rumah yang diremajakan. Para pemilik rumah pun sekaligus mendapat HGB (hak guna bangunan).

“Total kita telah membangun sebanyak 602 rumah dalam program kampung deret di Jakarta Selatan. Pembangunan sebanyak itu menelan anggaran hingga Rp 31 miliar. Jumlah ini terhitung sejak Oktober 2013 lalu,” terangnya.

Dalam pembangunannya, kata Jonathan, sesuai arahan Gubernur DKI, program rumah deret merupakan program pemberdayaan masyarakat.

Diharapkan, masyarakat secara langsung bisa mengatur dan mengelola bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk merenovasi rumahnya masing-masing.

"Karena itu, setiap masyarakat yang masuk program ini membentuk kelompok di tingkat RT. Kelompok-kelompok ini berembuk dan membuat keputusan masing-masing," ujarnya. ***