Di saat yang sama, percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas karena inefisiensi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama disebabkan karena tingginya biaya transportasi dan sistim logistik. Sementara masalah krisis energi apalagi krisis listrik juga menjadi bom waktu bagi bangsa dan negara. Dan polemik terkait UU Minerba dapat menjadi masalah kritis dan serius bagi pemerintahan baru nanti. Dampak kritis yang akan ditimbulkan berupa defisit
current account pun sekitar 6 juta dolar AS, negara kehilangan setoran royalti terhadap penerimaan APBN hingga Rp 60 triliun, dan dampak sosial ekonomi karena pengangguran hingga jutaan orang.
Melihat persoalan ini, kata Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 5/3), maka sosok yang pantas menjadi presiden dan wakil presiden mendatang adalah pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Kepiawaian dan kegesitan Jusuf Kalla sebagai motor penggerak pemerintahan untuk mengimbangi kesabaran, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang akan digulirkan oleh Jokowi sebagai pemimpin Indonesia baru nanti sangat dibutuhkan.
Jusuf Kalla juga, lanjut Johan, sangat dibutuhkan di tengah potensi disintegrasi bangsa yang masih menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Perlindungan terhadap berbagai kelompok minoritas dan perlindungan terhadap realitas pluralisme bangsa merupakan salah satu kelemahan Pemerintahan SBY. Dan Jusuf Kalla, adalah tokoh yang sudah terbukti berhasil menjadi motor penggerak utama perdamaian di Aceh, Poso dan daerah konflik lainnya, bahkan hingga ke lingkup internasional. Dan Jokowi akan belajar banyak dari Jusuf Kalla bagaimana caranya menjadi tokoh pemersatu bangsa.
Johan melanjutkan, mewabahnya korupsi dalam era pemerintahan SBY, baik di pusat hingga di seluruh pelosok negeri, harus menjadi prioritas utama untuk diberantas oleh duet Jokowi-Jusuf Kalla. Harus pula selalu diingat oleh Jokowi dan PDI Perjuangan bahwa sentimen negatif kekecewaan rakyat terhadap banyaknya skandal korupsi di sekitar SBY dan kelemahan kepemimpinan SBY selama ini yang dikonversikan menjadi simpati dan harapan rakyat kepada Jokowi.
"Harapan rakyat kepada Jokowi ini bersinergi mengangkat popularitas dan elektabilitas Jokowi dan PDIP dalam Pemilu dan Pilpres yang akan datang. Duet pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dengan dukungan PDIP dan koalisi parpol terbatas, diyakini dapat memanfaatkan modal sosial yang diberikan rakyat akibat kekecewaan terhadap banyaknya skandal korupsi dan kelemahan kepemimpinan nasional selama ini," demikian Johan.
[ysa]
. Di antara masalah utama bangsa dan negara saat ini yang sangat kritis dan membutuhkan solusi yang tepat dan cepat adalah di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Bila dirinci, masalah itu misalnya meledaknya utang pemerintah RI yang diwariskan SBY, ancaman krisis likuiditas keuangan negara, meledaknya defisit neraca perdagangan, membengkaknya birokrasi dan biaya tinggi pemerintahan SBY, amburadulnya manajemen subsidi negara, meledaknya impor bahan pangan dan ancaman krisis pangan di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: