Rencana Pembatasan Imigran Bahayakan Hubungan Swiss-Uni Eropa

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Senin, 10 Februari 2014, 14:19 WIB
Rencana Pembatasan Imigran Bahayakan Hubungan Swiss-Uni Eropa
ilustrasi/net
rmol news logo . Swiss hampir pasti akan menerapkan batasan bagi orang asing yang menetap ataupun bekerja di negara tersebut.

Hal tersebut menyusul hasil pemungutan suara yang digelar pada Minggu kemarin (9/2) terkait proposal atas referendum yang akan memberlakukan kuota orang asing di Swiss, termasuk orang asing yang berasal dari negara-negara Uni Eropa (UE).

Sebagaimana dilansir The Independent, pada pemungutan suara tersebut, sebanyak 50,3 persen pemilih mendukung proposal yang diajukan oleh Partai Konservatif Rakyat Swiss. Sedangkan jumlah suara yang menolak adalah sebesar 43 persen.

Partai Konservatif menyebut bahwa saat ini imigran yang berada di Swiss mencapai angka 80 ribu orang per tahun. Hal tersebut mengancam dan membahayakan eksistensi budaya serta identitas negara tersebut.

Partai juga menyebut bahwa Swiss saat ini memiliki populasi sebanyak 8 juta orang, di mana satu dari empat orang Swiss lahir di luar negeri.

Mayoritas imigran yang berada di Swiss saat ini berasal dari Jerman, Italian, Prancis, serta Portugal.

Sekalipun Swiss bukan merupakan negara anggota UE, namun negara tersebut menerapkan kebijakan imigrasi yang mengijinkan adanya sirkulasi bebas manusia dan barang dari dan ke negara-negara UE dengan sejumlah pengecualian. Kebijakan tersebut telah diterapkan sejak 12 tahun yang lalu, ketika pakta tentang imigrasi ditandatangani dalam paket perjanjian dengan UE.

Pembatasan kuota juga akan diberlakukan pada semua ijin yang dicakup oleh undang-undang tentang warga negara asing. Termasuk di antaranya adalah ijin atas komuter harian lintas-batas yang umumnya berasal dari Prancis, Jerman, dan Italia. Pembatasan juga akan berlaku bagi para pencari suaka. Selain itu, dalam sektor bisnis, perusahaan harus memberikan prioritas bagi warga Swiss untuk dipekerjakan.

Komisi Eropa yang bermarkas di Brussels dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa pemungutan suara tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip 'batas terbuka' antara UE dan Swiss.

Ilmuan politik Swiss Pascal Sciarini menyebut bahwa negaranya menghadapi kekacauan ekonomi karena dengan penerapan batasan orang asing tersebut akan membuat semua perjanjian dimpolatik dan komersial dengan UE harus dinegosiasi ulang dari awal. Pasalnya, lebih dari setengah ekspor Swiss adalah ke UE. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA