IHP: Mendag Baru harus Wujudkan Indonesia Berdikari dan Berdaulat Pangan

Ketua Bidang Perdangan, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ismed Hasan Putro, di Jakarta Senin (3/2), mengungkapkan itu mengingat cita-cita besar Pendiri Bangsa adalah bagaimana Indonesia berdikari dan berdaulat pangan, tidak menggantungkan nafas pada bangsa asing.

Ismed mengatakan, memang tidak mudah memandirikan Indonesia dalam pangan. Tantangannya berat. Namun, itulah makna amanah yang diemban pejabat negara. "Harus mau bekerja keras agar dengan sumber alam yang ada, Indonesia bisa berdaulat pangan," kata Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Dia mengingatkan, dua tahun terakhir Indonesia sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya, mulai dari daging sapi, beras, gula, garam, bawang putih, kedelai bahkan cabe dan ikan asin. "Sungguh mengenaskan nasib negeri subur ini. Harus kehilangan devisa dan terus mengalami devisit neraca perdagangan akibat impor di luar kewajaran," tuturnya.

Tragisnya, kebijakan impor pangan telah mengabaikan nasib petani yang terkubur di ladang pertaniannya, akibat harga hasil yang hancur dan tak berdaya menerima serbuan produk Impor. "Ironisnya lagi, tidak ada kepedulian atau pembelaan dari regulator yang bertanggung jawab terhadap semua penderitaan petani, peternak dan juga nelayan Indonesia," kata Ismed, yang dulu dikenal sebagai aktivis sosial.

Karena itu, agar negeri ini tidak kian terpuruk oleh pola perdagangan liberal dan pasar bebas, saatnya Indonesia memilki Menteri Perdagangan yang selain punya nasionalisme. Yaitu Menteri Perdagangan yang punya komitmen mewujudkan Indonesia berdikari dan berdaulat pangan, juga berpihak pada petani, peternak dan nelayan Indonesia. Bukan semata demi kepentingan perburuan rente.

Mendag baru juga hendaknya tidak melanjutkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan petani Indonesia. Cukup sudah regulasi yang membuat petani terkubur di ladangnya, karena tersisih oleh produk pangan impor.

"Jangan lagi berdalih, jangan saling lempar tanggung jawab antar kementerian. Itu tidak elok di mata rakyat. Harus ada ideologi yang berpihak pada kepentingan bangsa, jangan terjerat oleh keperluan pragmatis pemburu rente," pungkasnya. [zul]