Pengawalan ketat terhadap para menteri itu untuk mencegah resiko hal yang tidak diinginkan. Langkah ini juga dilakukan di tengah kekhawatiran bentrokan dan kekerasan antara demonstran anti pemerintan dan pendukung pemerintah.
Di luar masalah keamanan, persoalan dalam pemilu kali ini, seperti dilansir
Asia One (Sabtu, 2/2), adalah masalah kotak dan kertas suara. Kotak dan kertas suara masih belum bisa disalurkan ke banyak daerah, khususnya di Thailand Selatan. Hal ini terjadi lantaran akses jalan diblokade oleh demonstran.
Hal lain yang kian memperparah pemilu ini yaitu kekurangan petugas TPS akibat banyak yang mengundurkan diri.
Pemilu ini digelar setelah PM Yingluck membubarkan parlemen Thailand pada Desember 2013 lalu. Pembubaran parlemen dipicu oleh penarikan diri 153 anggota parlemen dari Partai Demokrat yang merupakan oposisi. Penarikan diri tersebut terjadi menyusul aksi protes yang dilayangkan oleh Demokrat dan sejumlah demonstran menuntut mundurnya Yingluck dari kursi perdana menteri dan menuntut dibentuknya dewan rakyat.
Oposisi dan demonstran menuding Yingluck telah membawa pengaruh kakaknya yang juga pernah menduduki kursi Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawarta. Tudingan muncul setelah adanya RUU tentang amnesti yang memungkinkan Thaksin Shinawarta pulang ke negaranya dan lolos dari jeratan hukum terkait kasus korupsi yang menimpanya.
[ysa]
BERITA TERKAIT: