Kemenkop Terus Konsen terhadap Eksistensi KUMKM

Deputi Menteri bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha yang kali ini diwakili oleh Asisten Deputi bidang Kemitraan dan Jaringan Usaha, Hendrianto mengatakan, bantuan ini merupakan tindak lanjut dari program pengembangan sarana pemasaran koperasi. Bantuan ini juga sesuai dengan surat keputusan Deputi Menteri bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.

“Kami berikan bantuan sosial (bansos) kepada KUD Buana Bhakti sebesar Rp 600 juta. Ini dalam mendukung kemitraan koperasi tahap ke dua,” ujar Hendrianto dalam rilisnya, (Minggu, 12/1).

Menurut Hendrianto, KUD Buana Bhakti memang layak menerima bantuan tersebut. Alasannya, KUD Buana Bhakti merupakan koperasi yang mempunyai potensi investasi yang sangat besar dalam usaha pakan peternakan.

“KUD Buana Bhakti juga bekerjasama dengan CV Slamet Quail Farm yang sudah menjadi mitra kerjasamanya dalam usaha pakan peternakan serta pemasaran hasil ternak burung puyuh dari anggota KUD Buana Bhakti dan masyarakat Parakansalak,” tambahnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Inggrid Kansil, yang hadir dalam penyerahan bantuan tersebut mengatakan, sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan Kemenkop-UKM. Menurutnya, Kemenkop-UKM sangat konsen sekali terhadap eksistensi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang berada di Tanah Air, khususnya di Sukabumi.

Inggrid menilai, bantuan yang diberikan untuk KUD Buana Bhakti sangat besar sekali manfaatnya untuk masyarakat. Pasalnya,  KUD Buana Bhakti banyak sekali mempunyai unit usaha.

“KUD Buana Bhakti ini sangat berpotensi memberdayakan UKM yang berada disekitarnya. Karena KUD ini punya peluang dan kemampuan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyaraka,” ujar Inggrid.

Ia mengungkapkan, banyak inovasi yang dilakukan KUD Buana Bhakti dalam memproduksi telur burung puyuh. “Ada di bikin snack, macam-macam. Tidak hanya dimakan bulat-bulat tapi di inovasikan ke berbagai panganan,” ujarnya.

Inggrid mengungkapkan, saat ini kebutuhan telur puyuh sangat besar. Terutama di daerah Jabodetabek. “Sekarang kebutuhan delapan juta telur puyuh per minggu, sementara pasokan yang ada baru sembilan juta per bulan atau sekitar 28% yang baru bisa dipenuhi,” ucapnya.

Jadi, lanjut Inggrid, masih ada sekitar 72 perseb kebutuhan telur burung puyuh yang harus dipenuhi. Hal inilah yang mesti dimanfaatkan KUD Buana Bhakti untuk lebih mengembangkan usahanya. Meskipun begitu, Inggrid mengaku, KUD Buana Bhakti juga masih mempunyai kendala dalam hal penyediaan sarana untuk anggota koperasinya.

Namun, Inggrid yakin, dengan adanya dukungan dan stimulus dari pemerintah ini, maka kemampuan KUD dalam menyediakan dan menyalurkan pakan burung puyuh dapat ditingkatkan. Sehingga bisa dibeli dengan mudah dan selanjutnya KUD bisa memasarkan dengan mudah.

“Jika ketersediaan tercukupi, maka akan mendorong telur puyuh ini menjadi penopang kesejahteraan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tambah Inggrid.

Ia melihat, potensi agrobisnis dan peternakan di Kabupaten Sukabumi memang sangat besar. Namun, hal itu bisa terwujud jika ada kemauan dan kerja keras dari seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. “Karena di era Presiden SBY banyak sekali permodalan yang dikucurkan,” ujarnya.

Inggrid berpesan, agar KUD terus menjalankan usahanya sesuai dengan apa yang telah diputuskan antar sesama anggota koperasi. “Dan tentunya bisa menampung aspirasi anggota untuk memajukan KUD sehingga anggota KUD dan masyarakat pun bisa lebih sejahtera,” tuturnya.

Lebih jauh, Inggrid mengaku, akan terus mengawasi program-program yang digulirkan Kemenkop-UKM. Ia juga akan terus mendorong Kemenkop-UKM agar lebih banyak lagi memberikan bantuan kepada koperasi-koperasi yang berada di daerah.

Selain itu, Inggrid juga mengaku, sebagai anggota dewan dirinya akan terus mengawasi sejauh mana program pemerintah berjalan. “Saya akan terus awasi program yang direalisasikan pemerintah, apakah efektif atau tidak mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, sudah mengamati kebijakan yang dilakukan pemerintah mulai dari tingkat bawah. Termasuk juga mengawasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di daerah-daerah. “Sebagai anggota dewan saya wajib mengawasi pelaksanaan BPJS. Apalagi program ini baru direalisasikan,” ungkapnya.

Meski mengakui masih ada kendala dalam pelaksanaan BPJS, Inggrid berjanji, akan terus berupaya agar BPJS bisa didapatkan masyarakat dengan mudah. “Kedepan, saya akan terus berupaya agar BPJS bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat,” tandasnya. [rus]