Menurut politikus PKS Ahmad Rilyadi, harus ada komitmen politik yang jelas untuk memastikan begitu pintu amandemen dibuka, tidak akan ada manuver amandemen yang kebablasan. Ahmad Rilyadi mengungkapkan itu terkait wacana menghidupkan kembali GBHN karena tidak jelasnya arah perjalanan bangsa saat ini.
Wacana menghidupkan kembali GBHN pertama kali disampaikan Ketua MPR RI Sudarto Danusubroto dalama cara Forum Pemred. Sejumlah fraksi DPR pun menyambut positif usulan tersebut. Wacana ini lagi-lagi menguat dalam Forum Pemred.
Ahmad Rilyadi menjelaskan, dalam pesan singkat yang diterima pagi ini, (Senin, 16/12), komitmen itu sangat diperlukan karena sejak reformasi UUD telah mengalami 4 kali amandemen. Artinya, jika GBHN disepakati dihidupkan lagi, maka UUD harus diamandemen lagi. Dengan mengamandemen UUD, maka ada konsekuensi yang harus dijalankan terkait ketatanegaraan.
"Harus ada reformat ketatanegaraan yang baru. Dulu GBHN merupakan produk MPR, dan presiden adalah mandataris MPR. Sekarang semua berubah, presiden langsung dipilih rakyat, dan bukan mandataris MPR. Kalau GBHN kembali diproduksi MPR, apakah akan juga mengikat presiden? Lantas format aturan yang baru seperti apa?" ujarnya.
Namun begitu, dia menambahkan, keberadaan GBHN bisa memberi standar penilaian keberhasilan pembangunan akan lebih terukur dan objektif. "Jika disepakati, GBHN juga mengurangi celah klaim keberhasilan yang bernuansa pencitraan, karena paramater sudah jelas," demikian Ahmad Rilyadi.
[zul]
Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak cukup dengan menempuh jalan amandemen UUD. Tapi juga memerlukan komitmen politik sungguh-sungguh dari pemerintah dan elemen bangsa lainnya. 
BERITA TERKAIT: