Ditambah lagi sistem transportasi umum masal yang memadai, terjangkau, nyaman, aman belum mampu disediakan pemerintah sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa masih belum punya pilihan untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
"Ini harusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah," ujar anggota Komisi V DPR, Saleh Husin, (Jumat, 8/11).
Meski begitu diakui Saleh Husin, upaya ke arah itu sudah ada. Namun terlihat seperti tambal sulam, belum ada
grand design secara menyeluruh. Masing-masing sektor juga masih berjalan sendiri-sendiri dan saling bertabrakan.
"Misal program mobil murah dimana antara (Kementerian) Perindustrian dengan Perhubungan termasuk dengan Pemprov (DKI Jakarta) saling bersilang pendapat. Kalau hal ini terus dibiarkan maka kemacetan akan semakin parah," ungkap Ketua DPP Partai Hanura ini.
Untuk itu, sambung Saleh, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus turun tangan menyelesaikan masalah ini dengan mempercepat pembangunan transportasi umum masal yang nyaman, aman, dan memadai termasuk angkutan lanjutannya di berbagai kota besar agar pengguna jasa begitu keluar dari MRT atau busway, ada angkutan lanjutan yang nyaman, aman dan memadai pula.
Kemacetan yang kian parah di Jakarta saat ini memang menjadi pembicaraan publik. Terutama setelah Presiden SBY menyentil, bahwa masalah kemacetan tanggung jawab setiap kepala daerah masing-masing.
"Kalau di Jakarta tanya ke Jokowi, kalau di Bandung tanya Ahmad Heryawan. Datang saja baik-baik, pasti direspons," kata SBY di hadapan anggota KADIN.
[zul]
Kemacetan di berbagai kota besar terutama di Jakarta semakin menjadi-jadi. Ini akibat pertumbuhan jalan dengan kendaraan terpaut jauh sekali. 
BERITA TERKAIT: