"Jika tidak, kalangan DPR dan partai-partai politik akan menyesal jika nanti Polri diperalat menjadi kepentingan politik penguasa," ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane (Senin, 30/9).
IPW memahami, calon tunggal Kapolri yang disodorkan Presiden SBY ke DPR membuat tidak adanya alternatif pilihan. Memang pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden.
Tapi jika situasi ini tidak dicermati DPR, bisa dipastikan Kapolri akan menjadi alat politik presiden. Karena SBY sudah jelas mengatakan pergantian Kapolri Timur Pradopo untuk persiapan pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014. Itu sama artinya Polri akan diseret-seret ke kancah politik
"Sebab itu sangat disayangkan jika belum apa-apa kalangan DPR sudah koor satu suara mendukung Sutarman. IPW berharap DPR harus kritis melihat siatuasi ini," ungkapnya.
"Jika tidak Polri akan terus diseret-seret dalam kepentingan politik dan Polri tidak akan pernah mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan hanya dijadikan sebagai alat kepentingan politik penguasa," demikian Neta.
[zul]
BERITA TERKAIT: