Hati-hati, Kapolri Baru Jadi Alat Kepentingan Politik Istana

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Senin, 30 September 2013, 10:50 WIB

Hati-hati, Kapolri Baru Jadi Alat Kepentingan Politik Istana

komjen sutarman/net

Alasan Presiden SBY mengganti Kapolri Timur Pradopo untuk persiapan pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014 sama artinya Polri akan diseret-seret ke kancah politik.

"Ini menunjukkan bahwa pergantian Kapolri sarat dengan kepentingan politik," ujar pengamat kepolisian Neta S. Pane pagi ini (Senin, 30/9).

Presiden SBY sudah mengajukan nama Komjen Sutarman ke DPR sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Padahal, Timur baru memasuki pensiun akhir Januari 2014 mendatang.

Karena itu menurut Neta, Kapolri yang akan datang bisa ditugaskan Presiden SBY untuk mengamankan kepentingan politik penguasa.

"Kapolri pilihan Presiden tersebut akan lebih mengedepankan kepentingan Istana dan tidak akan pernah memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan institusi Polri," jelasnya.

"Kondisi ini jelas berbahaya. Bukan mustahil Kapolri pasca Timur diarahkan untuk menjadi alat politik Presiden di pemilu dan pilpres 2014," tandas Neta, yang juga Ketua Presidium Indonesia Police Watch ini. [zul]