"Karena itu, pelibatan Lemsaneg itu sangat tidak tepat. Jika Lemsaneg masuk, peserta pemilu bisa meragukan independensi KPU, khususnya di bidang IT," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H Wibowo, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 30/9).
Alasan kedua mengapa pelibatan Lemsaneg dalam IT KPU tidak tepat dan harus dibatalkan, lanjut Dradjad, adalah bila bercermin kepada negara-negara maju. Di negera-negara maju sekalipun, tidak pernah national security agency (NSA)-nya ikut campur dalam IT penyelenggala pemilu. Di Amerika Serikat juga misalnya, yang selama ini disebut kampiun Demokrasi, NSA hanya bertugas menjaga keamanan nasional, bukan mengurusi pemilu.
Sementara alasan ketiga, Dradjad pun kembali mengingatkan, Kepala Lemsaneg diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden, tanpa ada mekanisme persetujuan di DPR. Sementra Presiden SBY merupakan Ketum Partai Demokrat, partai yang juga menjadi peserta pemilu.
"Lalu bagaimana menjamin kenetralan Lemsaneg jika begini? TNI dan Polri berbeda, karena Panglima TNI dan Kapolri dimintakan persetujuan ke DPR. Jadi ada mekanisme untuk menjaga netralitas TNI dan Polri. Kita tdk mempunyai mekanisme untuk menjaga netralitas Lemsaneg dalam IT Pemilu," jelas Dradjad.
Alasan keempat, lanjut Dradjad, Kepala Lemsaneg saat ini adalah Djoko Setiadi, yang merupakan yunior dari Nachrowi Ramli. Nachrowi Ramli sendiri, yang menjabat Lemsaneg periode 2002-2008, kini menjadi Kaetua Partai Demokrat DKI Jakarta.
"Siapa yang menjamin tidak ada
ewuh pakewuh terhada senior, apalagi Kepala Lemsaneg bertanggungjawab langsung kepada Presiden," ungkap Dradjad.
Sementara alasan kelima, Dradjad menegaskan bahwa IT merupakan jantung proses pemilu. Dalam pemilu yang lalu pun muncul kecurigaan yang luar biasa terhada IT KPU. Karena itu, pelibatan Lemsaneg akan memperbesar kecurigaan ini, dan tidak sehat bagi demokrasi Indonesia.
[ysa]
. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) adalah mengamankan informasi rahasia negara. Namun demikian, Lemsaneg tidak bisa dilibatkan IT Pemilu. Sebab IT Pemilu harus independen dan terbuka supaya tidak ada kecurangan pemilu. 
.jpeg)
