tidak berhak melakukan agresi militer sepihak ke Suriah dengan atas nama apapun.
"Terlebih, tuduhan AS dan sekutunya atas penggunaan senjata kimia oleh pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad belum terbukti dan PBB belum menghasilkan resolusi yang merestui pengerahan kekuatan militer ke Suriah," kata Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 6/9).
Twedy menilai agresi militer sepihak AS dan sekutunya ke Suriah merupakan kejahatan perang dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan (HAM). Apalagi konflik bersenjata yang terjadi di Suriah antara rezim Bashar Al-Assad dan kaum pemberontak terjadi atas peran AS dan Sekutunya.
"Perlu kita cermati bahwa senjata dan logistik perang yang digunakan oleh kaum pemberontak berasal dari AS dan sekutunya," ungkap Twedy, sambil mengatakan terjadinya Arab Spring, yakni pengerahan kekuatan militer oleh AS dan sekutunya atas nama demokrasi dan HAM untuk mengganti rezim-rezim yang berkuasa di Irak, Mesir, Libya dan Suriah merupakan modus baru kolonialisme AS dan sekutunya untuk menguasai sumber energi dan posisi strategis geopolitik negara-negara tersebut di Timur Tengah.
"Agresi militer AS dan sekutunya ke Irak, Mesir dan Libya hanya menyisakan konflik dan peperangan di negara-negara tersebut. Utk itu, AS dan sekutunya harus bertanggung jawab," tegas Twedy.
Twedy menambahkan, agresi militer sepihak AS dan sekutunya ke Suriah akan membawa dunia ke dalam peperangan dan resesi ekonomi dunia. Untuk itu negara-negara dunia termasuk Indonesia harus segera menyerukan penyelesaian secara damai di Suriah bukan dengan agresi militer.
[ysa]
BERITA TERKAIT: