Koalisi Partai Islam dengan Isu Primordial Pun Sulit Menggeser Posisi Jokowi

"Kekuatan partai berbasis agama tidak lagi sekuat dulu. Eranya sudah berubah. Peta politik antara kekuatan Islam dan nasionalis hari ini sudah sangat jomplang. Lihat saja suara partai islam yang sejak Pemilu 2004 terus mengalami penurunan," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 29/8).

Bilapun ide itu direalisasikan pasca pileg 2014 nanti, ungkap Said, sepertinya itu juga akan berat. Misalnya aja PPP, PKS, PKB, dan PBB  berkoalisi dengan memunculkan seorang Capres dari tokoh islam. Namun demikian, apakah parpol koalisi itu mampu memenuhi syarat pengajuan capres minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen raihan suara sah nasional Pileg 2014 atau tidak.

"Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, soal prediksi dari PPP yang meyakini capres dari tokoh Islam mampu melampaui Jokowi. Ini yang saya ragu. Apalagi jika tokoh Islam dimaksud adalah salah satu dari ketua umum dari parpol yang berkoalisi. Elektabilitas mereka relatif rendah," ungkap Said.

Said pun mengingatkan bahwa meskipun Jokowi bukan representasi tokoh Islam, namun secara faktual Gubernur DKI Jakarta itu juga beragama islam. Apalagi tampaknya, pada Pilpres 2014 nanti pemilih akan keluar dari alasan primordial dalam memilih pemimpin. Mereka sudah malas memperdebatkan dikotomi Islam atau nasionalis. Bagi mereka, pemimpin yang bersih, jujur, memiliki rekam jejak baik, mengayomi, bersahaja, dan selalu dekat dengan rakyat, jauh lebih penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih Capres.

"Sebagai perbandingan, kita bisa berkaca pada penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta 2012 lalu. Karena Jakarta itu bisa kita sebut sebagai miniaturnya Indonesia. Hasilnya, Jokowi menang. Jika pemilih Jakarta yang mayoritas muslim itu mengutamakan pemimpin dari tokoh Islam, tentu bukan jokowi pemenangnya," demikian Said. [ysa]