Karena itu, bila memang melibatkan mafia, maka Presiden SBY, kata anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, harus memimpin langsung percepatan reformasi birokrasi serta turut serta secara simultan mengurai berbagai "korupsi sempurna" di sektor migas. Hal ini perlu agar agar rakyat tidak menjadi korban atas mafia yang berkeliaran di sektor ini, seperti halnya berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Rakyat menangis pun sudah tak berairmata menghadapi berbagai himpitan hidup setelah kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM adalah tumbal kelemahan peran pemerintah dalam tata kelola energi di negeri ini," kata Dewi Aryani kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu, 17/8).
Dewi pun mendorong pemerintah di Hari Kemerdekaan ini agar menjadikan energi sebagai
the leading sector, dan tidak menjadi bancakan para koruptor dan mafia yang mengacak-acak nilai amanat Konstitusi. Dalam hal ini nasionalisme harus dipahami sebagai alat untuk memperjuangkan kedaulatan energi yang sesuai dengan amanat UUD.
"Di tengah Indonesia yang menangis, kami yang masih punya idealisme dan dan cinta tulus pada negeri tetap optimis menggerakan semangat nasionalisme dan mengawal gerakan baru untuk menjadikan energi demi kepentingan nasional," demikian Dewi.
[ysa]
BERITA TERKAIT: