"Walau sudah resmi mundur sejak menjabat komisaris di PT Bukit Asam, kemarin Patrialis masih disebut sebagai orang PAN. Hari ini, Patrialis dinilai masuk MK untuk mengamankan Partai Demokrat. Kalau betul mau mengamankan hasil pileg dan pilpres untuk kepentingan Partai Demokrat, tidak mungkin Patrialis yang ditunjuk. SBY pasti akan mencari kader partai Demokrat atau setidaknya pendukung atau simpatisan," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.
Selain itu, rencana mengamankan hasil pileg dan pilpres lewat MK tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, ada 8 orang hakim lain yang akan bersama Patrialis di MK. Dari kedelapan orang itu, tiga diantaranya adalah resmi berasal dari DPR dan tentu berasal dari partai politik. Pertanyaannya, apakah mereka akan mendiamkan jika ada salah seorang hakim yang partisan?
"Kenapa dulu tidak pernah menyebut bahwa Mahfudh MD menjadi hakim konstitusi untuk mengamankan PKB? Atau mengapa tidak menyebut bahwa saat ini Akil Mochtar berpihak pada kepentingan Golkar? Mengapa hanya Patrialis yang dinilai seperti itu?" tambah Saleh.
Yang lebih mengherankan, pihak-pihak yang tidak senang dengan Patrialis tidak pernah menyinggung soal perpanjangan masa tugas Maria Farida Indrati sebagai perwakilan pemerintah di MK. Padahal, Patrialis dan Maria sama-sama diajukan oleh presiden dengan kepres yang sama. Penolakan-penolakan yang tidak rasional dan cenderung tendensius ini dinilai memiliki tujuan dan target buruk.
"Targe-target buruk itulah yang perlu diungkap. Jelas kok, argumen penolakan sangat mengada-ngada dan dibuat-buat. Berarti, ada niat dan target buruk," demikian Saleh.
[dem]
Argumentasi menolak penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi dirasa semakin tidak rasional. Sekarang malah ada yang menyebut penunjukan itu dimaksudkan untuk mengamankan hasil pileg dan pilpres 2014 untuk partai Demokrat. Argumen ini selain tidak valid juga tidak masuk dalam hitungan akal sehat. 
BERITA TERKAIT: