"UU Ormas ini dibutuhkan, mengingat ormas yang ada di kita ini terlalu banyak dan bertaburan, sehingga UU ini berfungsi untuk mengontrol setiap kegiatan ormas maupun dana dari pihak asing," kata anggota DPR Komisi VIII, Adang Ruchiatna dalam pertemuan dengan perwakilan Australia, Profesor Lee Wilson dari University of Queensland, di Gedung DPR, Rabu kemarin (31/7).
Menurut Adang, dana tersebut perlu dikontrol karena ada kekhawatiran dana asing itu diperuntukan untuk kegiatan yang tidak benar. "Kami khawatir dana dari pihak asing itu diperuntukan untuk kegiatan terorisme, tentu ini perlu kontrol," bebernya.
Adang yang juga calon anggota DPR RI dari Dapil DKI I, Jakarta Timur menegaskan bahwa UU di Indonesia ini terlalu banyak. Hampir semua hal dibuat UU. Padahal harusnya, cukup satu UU yang bisa mengcover semuanya.
"Kita sudah cek ke semua negara, tidak semua di Negara luar itu apa-apa dibuat UU, cukup satu UU tapi semua ada disitu," tandasnya.
Dihadapan Lee, Adang juga menegaskan bahwa Indonesia kini tengah dalam proses memajukan demokrasi, pasca lengsernya orde baru semua serba kebablasan. "Reformasi saat ini sudah salah jalan, termasuk korupsi semakin merajalela. Tapi saya yakin ini hanya sebuah proses," beber caleg nomer urut 2 ini.
Mantan Pangdam IX Udayana ini juga meminta kepada seluruh tokoh-tokoh Indonesia untuk memperbaiki kondisi bangsa. Sudah saatnya, mereka berkumpul merumuskan bangsa ini ke depan, jangan kemudian melihat ke belakang dan saling menyalahkan, tapi rakyat tidak diperhatikan.
"Semua sibuk dengan hasrat politiknya, tidak ada lagi yang peduli dengan kondisi rakyatnya. Mereka malah berlomba-lomba ingin menjadi capres. Sementara tugas pokonya ditinggalkan," demikian Adang.
[ysa]
. Sosialisasi UU Ormas yang dilakukan pemerintah mendapat perhatian serius dari pemerintah Australia. Keinginantahuan Australia terhadap UU Ormas tersebut didasari karena setiap kali rapat pembahasan UU tersebut selalu di warnai dengan demonstarsi. 
BERITA TERKAIT: