Kasus korupsi yang menimpa bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, bersama kolega eratnya Ahmad Fathanah, sebagai tersangka dengan tuduhan menerima suap kasus impor daging sapi, membuat keprihatinan sendiri.
“Praktek politik kumuh tidak hanya diidap oleh para politisi pada umumnya, namun juga telah menjamur di kalangan para politisi yang berlabel Islam dan mengusung isu dakwah dalam pencitraannya,†ungkap Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq.
Fajar mengungkapkan itu dalam Tadarus Ramadhan yang digelar MAARIF Institute sekaligus bedah buku
HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia karya Dr. Zuly Qodir di Aula MAARIF Institute, Jl. Tebet Barat Dalam II Nomor 6, Tebet Barat, Jakarta Selatan (Jumat, 26/7).
Selain Fajar dan Zuly Qodir, turut hadir sebagai pembicara Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari.
Pada saat yang sama, lanjut Fajar, publik gagal memahami perilaku mereka dalam menjunjung nilai-nilai universal Islam tentang keadilan, keberpihakan terhadap kelompok tertindas, kesejahteraan rakyat, toleransi, dan anti-diskriminasi, yang sepatutnya menjadi bagian integral dari perjuangan politik mereka.
“Kita sangat sulit menemukan realitas keberpihakan mereka terhadap kelompok-kelompok minoritas tertindas di Indonesia, seperti yang menimpa kaum Syi’ah di Sampang dan jemaah Ahmadiyah, serta kepedulian mereka pada kondisi ekonomi rakyat kecil yang semakin sulit. Lalu dimana kita temukan moral Islam politik di Indonesia?†lanjut Fajar mempertanyakan.
[zul]
Geliat Islam politik di Indonesia beberapa tahun terakhir memperlihatkan sebuah keprihatinan bagi perkembangan politik Islam di masa depan. Terlebih lagi, akhir-akhir ini perilaku “kumuh†Islam politik tengah mendapat kecaman publik, terutama terkait erat dengan persoalan moral yang telah menampar wajah Islam di Indonesia. 
BERITA TERKAIT: