Ichsanuddin Noorsy: Nilai Tukar Rupiah Terpuruk Bukti Pondasi Ekonomi Indonesia Buruk

Menurut pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, ada penyebab eksternal dan internal mengapa nilai tukar rupiah ini terpuruk. Penyebab eksternal karena The Fed akan mengurangi pembelian surat-surat utang pemerintah AS. Akibatnya kebutuhan dolar di AS sendiri meningkat karena ekonomi sedang menggeliat.

"Jatuhnya harga emas dan fluktuatifnya harga minyak internasional mendorong orang untuk tetap memegang dolar AS di saat pemulihan krisis ekonomi Eropa terseok-seok," kata Noorsy kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 11/6).

Dari sisi internal, lanjut Noorsy, kondisi internal Indonesia memburuk. Hal ini tercermin pada defisit neraca berjalan dan neraca modal sehingga menurunkan cadangan devisa menjadi 104,8 miliar dolar AS. Khusus di neraca modal, asing melepas SBN mencapai Rp 5 triliun lebih. Sedangkan di pasar modal, asing melakukan aksi jual hingga Rp 13 triliun. Di saat yang sama, kebutuhan dolar AS untuk impor tetap tinggi seperti untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dan untuk kebutuhan barang modal dan bahan baku lainnya.

"Situasi ini menggambarkan, sesumbar Pemerintah bahwa fundamental makro kuat dan makroprudensial bagus adalah semu," tegas Noorsy.

Melihat situasi di atas, masih kata Noorsy, maka problem utamanya adalah rupiah yang diperdagangkan bebas, bebasnya lalu lintas modal dan tingginya ketergantungan pasar domestik atas pasokan barang asing. Maka selama tiga hal itu tidak diselesaikan secara struktural fundamental, nilai tukar rupiah akan selalu fluktuatif, walau dalam jangka pendek sesekali menunjukkan kestabilan.

"Dalam bahasa yang lain, kestabilan ekonomi Indonesia sebenarnya semu. Meminjan istilah Paul Krugman, perekonomian Indonesia akan terbiasa menghadapi situasi tidak normal. Karena sudah biasa tidak normal, maka hal itu menjadi normal. Sama seperti orang mabuk minuman keras. Kalau sehari tidak mabuk, dia merasa tidak normal. Itulah situasi ekonomi Indonesia," jelas Noorsy.

Jadi, saran Noorsy, selain penting menata ulang sistem nilai tukar dan lalu lintas devisa serta liberalisasi keuangan dan perdagangan, Indonesia juga harus berhenti mengikuti jejak perekonomian Barat yang sudah terbukti gagal sejak satu setengah abad lalu. [ysa]