"Siapa pun yang terlibat menerima dana itu KPK harus membawanya ke Pengadilan Tipikor. Sehingga, kasus Simulator SIM tidak hanya berhenti pada Irjen Djoko Susilo," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam keterangan persnya yang diterima redaksi, Minggu (12/5).
Neta menyayangkan KPK sangat agresif dalam mengusut dan memburu kekayaan Irjen Djoko Susilo, tapi sangat lamban dalam memburu dan mengungkap keterlibatan jenderal-jenderal lainnya. Padahal dalam dakwaan Djoko, jaksa KPK menegaskan dana Rp 1,5 miliar diberikan pada 14 Maret 2011 kepada tim Irwasum yang saat itu adalah Wahyu Indra P, Gusti Ketut Gunawa, Grawas Sugiharto, Elison Tarigan dan Bambang Rian Setyadi.
Setelah ada aliran itu, Irwasum merekomendasikan PT CMMA sebagai pemenang lelang Simulator SIM. Kapolri Jenderal Timur Pradopo lalu meneken penetapan pemenang PT CMMA atas rekomendasi Irwasum.
Sebelum pencairan uang Rp 1,5 miliar, Irwasum membentuk tim pra-audit yang memeriksa kesiapan PT CMMA sebagai pemenang lelang pada 7-9 Maret 2011. Saat itu tim Irwasum sempat mempermasalahkan spesifikasi chassis simulator mengemudi roda empat. Namun setelah dana Rp 1,5 miliar cair permasalahan tidak dipersoalkan lagi.
Selain aliran dana ke Irwasum, IPW juga mengimbau KPK segera mengusut aliran dana Simulator SIM ke Primer Koperasi Polri (Primkoppol) dan anggota DPR. Dalam mengusut kasus ini KPK diharapkan tidak bersikap diskriminatif. Jika kekayaan Irjen Djoko Susilo dikejar dan disita, maka jenderal-jendaral lain yang diduga terlibat harus diperlakukan sama. Yakni kekayaannya dikejar dan segera disita.
"Jika tidak, KPK akan dituduh telah melakukan kompromi politik dan dalam kasus Simulator SIM hanya Irjen Djoko Susilo yang dikorbankan," demikian Neta.
[dem]
Ind Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkap dana Simulator SIM sebesar Rp 1,5 miliar yang diduga mengalir ke Tim Inspektorat Pengawas Umum (Irwasum) Mabes Polri. 
BERITA TERKAIT: