Hal itu ditegaskan Juribicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Sabtu, 4/5).
"Ini tentu hal yang berbeda ya. Jadi tidak perlu ada kritik yang mengaitkan antara dua hal yang berbeda itu," tegasnya.
Julian mengungkapkan itu menanggapi desakan Ketua Pemuda Kebangsaan Beathor Surjadi. Beathor Surjadi mendesak Presiden melakukan protes dengan mengembalikan penghargaan yang diterima awal November tahun 2012 lalu tersebut.
Ketua Koalisi Perubahan untuk Papua, DR Rizal Ramli bahkan secara eksplisit menyebut keberanian Walikota Oxford Mohammed Niaz Abbasi mempersilakan kantor perwakilan Papua Merdeka dibuka di wilayahnya sebagai dampak "politik dua muka" SBY.
"Inilah balas budi setelah SBY terima Knight Grand Cross in The Order of The Bath dan memberikan ladang gas Tangguh kepada British Petroleum," ujar DR. Rizal Ramli.
Melanjutkan keterangannya, Julian mengatakan, pembukaan kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford tersebut tidak mewakili sikap resmi pemerintah Inggris. "Ini kan tidak mewakili atau pandangan dari pemerintah Inggris yang resmi. (Sementara) Pemberian gelar kehormatan itu resmi dari Pemerintah Inggris," tandas Julian.
[zul]
BERITA TERKAIT: